Redaksional

Berita informatif terkini seputar kota Bandung dengan mengangkat topik mengenai redaksional. Yuk segera baca berita terbaru di swara bandung!

Pelaksanaan Rakernisku II TNI AL TA 2019 di Kodiklatal Resmi Ditutup

Surabaya,swarabandung.net – Setelah berjalan selama dua hari, Rapat Kerja Teknis Keuangan (Rakenisku) II TNI AL TA 2019 yang dilaksanakan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan laut (Kodiklatal) resmi ditutup. Penutupan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut (Kadiskual) Laksamana Pertama TNI Dr. R. Anang D. Kuncoro, S.E., M.M., CFrA., CHRMP di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal Surabaya. Rabu (6/11)

Hadir dalam penutupan tersebut Sekdiskual, Paban IV progar srenal, Irdaku Itjenal, para Kasubdis dan Kepala BP Tablin diskual, Wadan Kodikdukkum Kodiklatal, Paban I prodok ditdok kodiklatal, sahli pang “D” jemen Koarmada II, Danpusdikbanmin Kodiklatal, Asrena Lantamal V Surabaya, Kadep Suplai AAL, Para Kakuwil Kotama, Kakuwil Lantamal, Ka Akun Bendahara Pengeluaran dan Para Perwakilan Kadeplog KRI.

Kadiskual Laksamana Pertama TNI Dr. R. Anang D. Kuncoro, S.E., M.M., CFrA., CHRMP dalam sambutanya menyampaikan dari pelaksanaan Rakernisku ini dirinya yakin telah banyak kesepahaman dan rumusan penting yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan rakernisku II TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2019 yang telah dilaksanakan, Kadiskual berharap hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini dapat kita implementasikan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita di masa mendatang.

Pati bintang satu dipundak ini menyadari meskipun waktu pelaksanaan rakernisku II relatif singkat, tetapi para peserta telah berupaya semaksimal mungkin mencurahkan segala daya, upaya, tenaga serta pikiran untuk mengikuti rangkaian kegiatan acara sampai hari penutupan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Hal ini semata-mata sebagai wujud sense of responsibility terhadap tugas sesuai tanggung jawab kita.

“Pencerahan yang kita terima dari berbagai nara sumber serta kegiatan forum group discussion mengenai penugasan korps suplai telah memperkaya wawasan dan pengetahuan kita bersama, sehingga kita dapat mengetahui dan memahami segala perubahan dan perkembangan kekinian dan profesi kita sebagai perwira korps suplai yang ada pada saat ini.” Tegas Kadiskual.

Oleh karena itu dirinya berharap dari rangkaian kegiatan rakernisku yang telah dilaksanakan harus menjadi agenda penting bagi kita semua dan bukan kegiatan seremonial semata. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan khususnya untuk jajaran badan keuangan, dalam rangka menghadapi kesiapan tutup buku ta 2019 untuk mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat mempertahankan opini WTP dari BPK.

(*)

Kompolnas Lakukan Puldata dan Peninjauan Peran Polri Perbatasan di Entikong – Kalimantan

Kalimantan,swarabandung.net – Merujuk Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dijelaskan bahwa teknis pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas terhadap Polri adalah melalui mekanisme pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri.

Oleh karena itu terkait hal ini, Kompolnas memiliki program kerja untuk mengetahui bagaimana Polri dalam mengemban tugas – tugasnya di perbatasan, pulau terluar dan terdepan. Termasuk pengumpulan data anggaran, SDM dan Sarpras-nya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas.

Media mencoba mewawancara Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Barat, Polres Sanggau dan Polsek Entikong. Dede menjelaskan bahwa melalui mekanisme peninjauan langsung ini, Kompolnas akan mengetahui secara riil bagaimana Polri melaksanakan tugas yang diembankan oleh negara di pundaknya. Amanat negara ini tentu harus dilaksanaan dengan sebaik – baik–ya agar memberikan hasil guna yang maksimal demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks ini Dede sebagai Komisioner Kompolnas sangat mengapresiasi kinerja Polres Sanggau yang dinilainya sangat baik. Dia menilai terobosan yang dilakukan Kapolres AKBP. Imam Riyadi dan jajaran sangat layak untuk memperoleh predikat WBMM dari Kemenpan RB karena kriteria dan parameternya dinilai sudah sangat baik. Termasuk Polsek Sekayam dan Polsek Entikong. Di Polsek Entikong misalnya, Dede kagum dengan kerapihan, kebersihan dan ketertiban ruang dan personilnya. Kapolsek memiliki semangat yang tinggi untuk terus melakukan pembenahan. Kerjasama dengan masyarakat pun sangat baik.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa menurut pengamatan langsungnya, ia melihat bahwa Polri telah melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan dalam mengawal keamanan dan ketertiban daerah perbatasan. Dengan demikian adalah sangat wajar jika Kompolnas menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran kepolisian yang telah melaksanakan tugas dengan sungguh – sungguh. Mereka mendedikasikan diri dengan penuh pengabdian dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu kita juga jadi tahu kendala – kendala yang dihadapi sehingga perlu langkah – langkah perbaikan agar ke depan isa semakin baik lagi. Ujar Dede.

Pos Lintas Bangsa Negara (PLBN) Entikong ini langsung menghubungkan negara Indonesia dan negara Malaysia, tepatnya antara Provinsi Kalimantan Barat dengan kawasan Serawak Malaysia. Entikong sendiri secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sanggau. Entikong merupakan salah satu perbatasan terlengkap dan tersibuk di Kalimantan dan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sangat memadai. Pos lintas batas di kalimantan ini sebenarnya bukan hanya Entikong, karena masih ada dua lagi yaitu Aruk di Kabupaten Sambas dan Badau di Kabupaten Putusibau. Jelas Dede.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong langsung terkoneksi dengan Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin atau Custom Immigration and Quarantine (CIQ) Tebedu, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Orang Indonesia sering menyebutnya Kompleks Imigresen Tebedu saja.

(Red)

Rd. H. Gunawan Sumadikara : Rakerda DPD APERSI Jabar Bahas Penambahan Kuota Terhadap Realisasi KPR Bersubsidi Tahun 2019

KIM CIPEDES, BANDUNG – Rapat Kerja Daerah Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat (RAKERDA DPD APERSI JABAR) Tahun 2019 dihadiri sekitar 300 Pengembang Perumahan yang bernaung dibawah DPD APERSI JABAR.

 RAKERDA DPD APERSI JABAR Tahun 2019 diselenggarakan di Hotel Savoy Homann Bandung, Jalan Asia Afrika No. 112 Bandung, Kamis, 8 Agustus 2019. Dengan Tema Sinergitas APERSI Dengan Pemerintah dan Perbankan Dalam Pencapaian Target Penyediaan Rumah MBR.
RAKERDA DPD APERSI JABAR Tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP ditandai dengan pemukulan gong didampingi oleh Ketua DPD APERSI JABAR, Rd.H. Gunawan Sumadikara, Ketua Umum DPP APERSI, H. Junaidi Abdillah, SE.,MM. Kepala Divisi Subsidized Mortgage Division PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Hirwandi Gafar, dan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc, bertempat di Hotel Savoy Homann Bandung, Jalan Asia Afrika No. 112 Bandung, Kamis, 8 Agustus 2019. Dengan Tema Sinergitas APERSI Dengan Pemerintah dan Perbankan Dalam Pencapaian Target Penyediaan Rumah MBR.
Pada kesempatan tersebut, Rd.H. Gunawan Sumadikara (Ketua DPD APERSI JABAR MASA BAKTI 2018 – 2022), Dra. Hj. Ainoor Kardiman (Ketua DPD APERSI JABAR MASA BAKTI 2007 – 2013), Dra. Rahayu Wiramiharja (Ketua DPD APERSI JABAR MASA BAKTI 2013 – 2017 dan Adang Rikman (DPOD DPD APERSI JABAR) memberikan penghargaan kepada Ir. H. Eddy Ganefo, H. Fuad Zakaria,  Yuyu Udin dan H. Junaidi Abdillah, SE., MM sebagai bentuk penghormatan kepada para senior atas bimbangan dan dukungannya terhadap kemajuan DPD APERSI JABAR.
Ketua Penyelenggara RAKERDA DPD APERSI JABAR Tahun 2019, H. Nurul Mubin, SH dalam laporannya menyampaikan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APERSI, dalam kerangka melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi yang telah digariskan oleh MUSDA – V APERSI Jawa Barat pada Tahun 2018 lalu.
Dalam penyelenggaraan RAKERDA sekarang ini kami telah berketetapan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di Jawa Barat, masih diperlukan ada semangat dan visi yang padu dari para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang Perumahan. Pemilihan tema “SINERGITAS APERSI DENGAN PEMERINTAH DAN PERBANKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PENYEDIAAN RUMAH MBR” adalah untuk mendukung semangat tersebut.
Ketua DPD APERSI Jabar, Rd. Gunawan Sumadikara memberikan cindramata kepada Kepala Divisi Subsidized Mortgage Division PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Hirwandi Gafar

Pemilihan tema tersebut, dilandasi oleh keinginan kita, bersama – sama seluruh stakeholder bidang perumahan untuk dapat menyamakan visi dan persepsi dalam mendukung program nasional satu juta rumah. Bagaimanapun kita memahami, bahwa untuk menyukseskan program tersebut khususnya di Jawa Barat, tidak semata – mata dapat terlaksana oleh Pemerintah Daerah dan Pusat, tetapi juga oleh seluruh pengembang yang ada di Jawa Barat dan dibantu oleh seluruh kekuatan finansial perbankan, maupun lembaga keuangan penyedia uang muka, seperti, Badan Pengelola Jaminan Sosial ketenaga kerjaan (BPJS – Tenaga Kerja), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Dephan ( YKPP), maupun yang sekarang telah terbentuk yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih, dengan adanya dukungan dari DPP APERSI, para Mitra Kerja, partisipasi dari Perbankan, para Sponsor, segenap anggota, Pengurus Korwil dan pengurus DPD APERSI Jawa Barat, serta jajaran panitia Penyelenggara RAKERDA, sehingga RAKERDA ini dapat terlaksana dengan sukses.

Ketua DPD APERSI JAWA BARAT, Rd. H. Gunawan Sumadikara mengatakan sebagaimana telah diamanatkan pada AD/ART APERSI, bahwa minimal sekali dalam satu periode kepengurusan, diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah. Rapat Kerja ini selain mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja hasil MUSDA, juga untuk menyempurnakan program yang telah dilaksanakan serta program kerja yang akan datang, sesuai dengan kemutakhiran perkembangan. Sehingga pada akhir masa bakti kepengurusan, seluruh Program yang diamanatkan oleh MUSDA dapat dilaksanakan dengan optimal.

Kang Gun sapaan akrab Ketua DPD APERSI Jabar ini menjelaskan bahwa dalam rangka menyamakan persepsi di antara sesama pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga gerakan pembangunan satu juta rumah dapat tercapai, maka di dalam RAKERDA DPD APERSI Jawa Barat 2019 ini akan diadakan dialog interaktif dengan sub-tema yaitu Penambahan Kuota Terhadap Realisasi KPR Bersubsidi Tahun 2019, Kemudahan dan Percepatan Perizinan, serta Dukungan Perbankan dalam proses KPR sehingga kita bersama dapat mencari solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam pencapaian penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pada kesempatan yang baik ini, dimana RAKERDA DPD APERSI Jawa Barat 2019 adalah RAKERDA pertama yang dilaksanakan pasca Pemilu 17 April 2019 sehingga diharapkan dengan telah mendinginnya suhu poitik, dengan adanya RAKERDA ini dapat memberikan signal positif sehingga program sejuta rumah dapat segera tercapai.

APERSI sebagai organisasi wadah penyalur dan perjuangan aspirasi pengembang perumahan dan permukiman, dalam kiprahnya senantiasa memperjuangkan adanya perlakukan dan keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam rangkaian untuk percepatan pembangunan program sejuta rumah bagi masayarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan pemerintah didalam Anggaran Pemerintah terkait dengan kuota terhadap Subsidi Selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kami harapkan dapat segera direalisasikan penambahannya sehingga dapat membuat keyakinan Pasar semakin positif dan akhirnya dapat mempersempit backlog perumahan.

Selain itu, kata Kang Gun, penguatan serta sinkronisasi kinerja antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diwujudkan dalam kebijakan nyata, antara lain dukungan regulasi yang cepat dan murah sehingga dapat mempermudah proses perizinan perumahan KHUSUS Rumah Subsidi untuk MBR.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RAKERDA ini, kami atas nama DPD APERSI Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak terutama kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementrian Keuangan karena telah mengeluarkan permen-permen terhadap harga jual rumah subsidi tahun 2019 dan 2020.

Selain itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPP APERSI, Para Sponsor, mitra kerja baik dari kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun para pengusaha terkait, seperti perbankan, penyedia bahan bangunan dan juga seluruh jajaran Panitia yang telah memberikan partisipasinya demi suksesnya penyelenggaraan RAKERDA DPD APERSI Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI, H. Junaidi Abdillah,SE.,MM mengatakan kami atas nama Dewan Pengurus Pusat APERSI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsi pemikiran, tenaga, sehingga proses Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tahun 2019 di Jawa Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dihadiri oleh 26 DPD APERSI Seluruh Indonesia.

Hal tersebut merupakan pertanda, dengan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tahun 2019 di Jawa Barat ini, merupakan momen penting untuk menghasilkan suatu konsep yang berstruktur berdasarkan skala Implementatif untuk referensi usulan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI kepada Pemerintah melalui Kementerian PUPR menyelesaikan setiap permasalahan dan penanganan program merumahkan masyarakat dapat fokus, komprehensif dan serta berkesinambungan.

Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tahun 2019 di Jawa Barat, disamping telah di amanahkan dalam AD ART juga merupakan kegiatan dalam rangka menjalin dan mempererat tali silahturahmi dalam meningkatkan solidaritas dan kebersamaan serta rasa kekeluargaan antara pengembang perumahan dari berbagai Pengurus Daerah Seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Barat (Rakerda DPP Apersi Jabar). Dalam acara ini Kadisperkim Jabar menyampaikan kepada anggota Apersi terkait pentingnya membangun lingkungan yang nyaman, yaitu membangunan lingkungan nyaman bukan hanya sekedar membangun atau merenovasi rumahnya saja tetapi juga terdapat unsur lain yang sama pentingnya karena di dalam rumah pasti terdapat juga manusia yang membutuhkan faktor- faktor pendukung kehidupan lain. ***

Dede Farhan Aulawi Maestro Investigator Turun Gunung Benahi Korupsi

 

Swarabandung.net – Pembahasan masalah korupsi tidak akan pernah selesai dan semakin menarik untuk dibahas mulai dari hotel berbintang sampai warung – warung pengkolan. Seminar resmi kaum bangsawan maupun obrolan pojok rakyat jelata selalu memperbincangkannya. Mereka muak dan bosan dengan perilaku korup oknum pejabat yang membuat rakyat semakin menderita. Gelimang harta yang menjadi kebanggaan ternyata banyak yang didapat hasil curian. Hak – hak rakyat kecil yang harus mendapat perhatian negara, ternyata dikuras oleh segelintir orang yang tamak dan rakus. Situasi yang semakin kritis ini, mendorong Investigator Pesawat Terbang sekelas Dede Farhan Aulawi untuk mau turun gunung dalam rangka membenahi semrawutnya penanganan korupsi yang tidak pernah selesai.

Jika menginvestigasi kecelakaan pesawat yang tidak ada tempat Kejadian Perkara (TKP) nya saja harus berhasil dibongkar, maka pengalamannya ini bisa didedikasikan untuk menginvestigasi setiap perkara – perkara korupsi. Berbagai metode scientific investigation yang dikuasainya diyakini dapat membongkar kasus – kasus yang selama ini tersembunyi. Begitupun dengan nalar dan insting audit forensiknya yang dilengkapi dengan kemahiran di bidang teknologi digital akan membuat para koruptor gugup dan panik untuk menyembunyikan harta – harta hasil rampokannya.

Dede Farhan Aulawi yang juga seorang pakar di bidang Financial Data Trecking diharapkan dapat menyelematkan uang negara yang selama ini disembunyikan baik di dalam maupun luar negeri. Ada teknik – teknik khusus yang menjadi subjek keterampilannya yang bisa membuat para koruptor mati kutu.

Dede juga menyampaikan instrumen hukuman mati bagi koruptor yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan “.

“Keadaan tertentu” pada pasal di atas dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang tersebut, yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

(Red)

Ketua PPK Sukajadi, Cecep Mulyana : E-KTP Wajib Dibawa Saat Pencoblosan

KIM CIPEDES, SUKAJADI – Warga masyarakat Kota Bandung akan melaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Barat – Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Wali Kota Bandung  – Wakil Walikota Bandung pada tanggal 27 Juni 2018.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukajadi, Cecep Mulyana mengatakan  bahwa warga sudah masuk pada daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan hak pilihnya. Bagi warga yang melakukan pencoblosan, selain membawa surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, warga diwajibkan membawa E – KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,” ungkap Cecep ketika ngobrol santai bersama Ketua Forum RW Kelurahan Cipedes, Suherman, Ketua Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes, Dedi Djunaedi, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Cipedes Abah Ateng saat Penerimaan pendaftaran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)  di Aula Kelurahan Cipedes, Senin, 07/05/2018.

Menurut Cecep, jika tidak memiliki E-KTP atau Suket dipastikan tidak akan dapat melakukan pencoblosan/menggunakan hak suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat – Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Wali Kota Bandung – Wakil Wali Kota Bandung Periode 2018 – 2023.  KTP merupakan persyaratan yang mutlak dan wajib serta tercantum data dirinya pada DPT dan berhak untuk melakukan pencoblosan,” ujar Cecep.

Ketua Forum RW Kelurahan Cipedes, Suherman mengatakan kita akan secepatnya mensosialisasikan kepada warga mengenai persyaratan saat melakukan pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kita semaksimal mungkin mensukseskan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Jawa Barat – Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung – Wakil Wali Kota Bandung pada tahun 2018 ini.

40 Orang Relawan RW Mendapat BIMTEK Dari Diskar PB

Swara Bandubg.Net.Taman Pramuka – Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Satwankar kota Bandubg  mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek ) dari Diskar PB Kota Bandung yan di adakan di Taman Pramuka  Jalan Riau, Bandung. Acara tersebut digelar Rabu – Kamis (18-19 April 2018).

Perwakilan satwankar dari tiap RW se kota Bandung berjumlah sekitar 40 orang , mereka begitu antusias mengikuti bimtek tersebut  .

Kasie Bina Partisipasi Masyarakat Diskar PB Kota Bandung, Cecep Rustiana mengatakan ,” saya ingin merubah maensete para relawan jangan sampai bahwa satwankar ikut memadamkan kebakaran , satwankar tugasnya mengedukasi kepada masyarakat guna pencegahan dalam  kebakaran dan bencana lain nya , ” Ucap Cecep.

Menurut Cecep “Kita menyadari bahwa kita (Diskar PB -red) kekurangan personil di lapangan sehingga menggunakan relawan-relawan untuk membantu Diskar mengedukasi warga dalam upaya pencegahan kebakaran,

Kedepannya anggota Satwankar tersebut akan memberikan penyuluhan kepada warga untuk mencegah kebakaran minimal teredukasi bagaimana cara mencegah kebakaran dan disebarluaskan kepada masyarakat di wilayahnya,”masyarakat tau cara pencegahan nya ,” Kata Nya.

Dalam kegiatan Bimtek tersebut sambung  Cecep, anggota Satwankar diberikan materi tentang tata cara mencegah terjadinya kebakaran, dari mengetahui pengaruh kebakaran sampai  cara menanggulanginya. Selain itu, anggota Satwankar juga dibekali materi penanganan korban.

“Prinsipnya tiga materi besar, pertama relawan bisa mengedukasi warga pada kedaruratan kebakaran, tahu apa yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi. Kedua kedaruratan medis, mereka tahu cara menanganinya, misalnya menghubungi 119 atau PMI. Kemudian kedaruratan kebencanaan, mereka teredukasi kalau ada bencana, tahu harus melakukan apa,” ungkapnya.

(A1).

Wakapolri Komjen Syafruddin : Opini dan Peredaran Miras/ Oplosan Harus Berhenti Sebelum Bulan Ramadhan

Swara Bandung.Net. – KAB.BANDUNG,  Rumah sekaligus pabrik minuman oplosan milik tersangka utama Syamsudin Simbolon (SS) yang berlokasi di Jalan Bypass Cicalengka Kab.Bandung hari ini Kamis (19/4) dikunjungi Wakapolri Komjen Syafrudin, Kadiv Humas Irjen Setyo Waskito, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Wakapolda Brigjen Supratman beserta seluruh jajaran Direktorat Narkoba dan Polres Bandung.

 

Kedatangan orang nomor 2 di Kepolisian RI ini  untuk meninjau sekaligus menggelar konfrensi pers dan levih menekankan penuntasan kasus yang menghebohkan ini. Menurut Wakapolri 112 orang telah menjadi korban akibat miras oplosan dan korbannya tidak hanya terjadi di Jabar, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan, tapi diyakini terjadi juga di daerah lain di Indonesia.

“Kita hentikan dan tangkap melalui sistematis dan progres yang jelas, aparat kepolisian daerah tolong serius dan Polda Jabar saya kira paling serius, kalo yang diungkap banyak berarti aparatnya bertindak progresif, namun sebaliknya jika ungkapan tidak ada berarti pada diam tutup mata. Kita pantau setiap kejadian dan pengungkapan seluruh daerah akan jelas mana yang serius mana yang tidak”, sebutnya.

Wakapolri menambahkan bahwa pelaku utama berinsial SS sudah tertangkap dan malam tadi sudah sampai di Bandung setelah ditangkap di perbatasan Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan berkat kerjasama Mabes Polri, Polda Jabar dan Jambi. “Saya tekankan kepada jajaran Polri masalah miras oplosan ini harus dihentikan karena merugikan dan mengorbankan masyarakat banyak.

Semua pihak harap bahu membahu menangani hal ini, karena untuk menghentikan tidak hanya oleh Polri karena menyangkut perizinan dan kewenangan seluruh stake holder. Kasus ini merupakan kesempatan yang baik untuk bekerjasama agar tidak berlarut larut, sebelum Bulan Ramadan opini yang tengah ramai ini harus berhenti termasuk peredaran”, tandasnya.

Syafrudin juga menghimbau agar kasus ini dijadikan pintu masuk oleh seluruh stake holder agar kejadian ini diperhatikan karena merupakan kejadian besar, “adapun keterlibatan oknum dalam kasus ini saya kira menjadi perhatian berikutnya setelah opini dan peredaran miras berbahaya ini berhenti jelang Ramadhan”, tegasnya. (Yusman)

BANDUNG LAUTAN API PEMUDA BERSATU DALAM SIFAT NEGARAWAN

Ditulis oleh : Eka Qolbu Mochammad Sidik Wakil Sekretaris DPD KNPI Kota

Swara Bandung.Net.–  Bandung, 24 Maret 1946 merupakan peristiwa paling bersejarah bagi Kota Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi dengan berastunya 200.000 jiwa manusia untuk membumi hanguskan kotanya agar tak jatuh ke tangan musuh.

Dalam waktu yang relatif singkat, hanya tujuh jam, pembakaran rumah, harta, dan benda lalu bersama sama meninggalkan bumi parahyangan. Berawal dengan penguman Brigade Mac Donald seorang pasukan inggris bagian dari pihak sekutu yang menuntut para masyarakat Bandung agar memberikan seluruh senjata kepada sekutu.

Senjata milik jepang yang dilucuti oleh pribumi secara paksa harus diberikan. Masyarakat Bandung yang enggan memberikan senjatanya menerima ultimatum yang berisi pengkosongan kota Bandung selambat lambatnya tanggal 29 November 2945.

Pembagian dua sektor Bandung oleh sekut menjadi utara dan selatan juga menambah kemarahan rakyat yang terusir, hal ini direncanakan untuk membangun markas sekutu di kota Bandung. Berita markas sekutu pun mendarat di telinga rakyat Bandung dan juga TRI.

Maka terjadilah keputusan untuk membumihanguskan kota Bandung melalui musyawarah Madjelis Persatoean Perdjoangan Priangan (MP3), yang dilakukan di depan seluruh kekuatan perjuganan pihak Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946 Dengan terbakarnya Bandung, maka sekutu tidak bisa menjadikan Bandung sebagai markas.

sisi lain, dua orang pemuda yang gagah berani memiliki misi yang maha suci untuk menghancurkan gudang amunisi. Dua orang milisi, Mohammad Toha dan Mohammad Ramdhan. Mohammad Toha ikut serta menghilangkan dirinya, jiwanya, dan raganya dalam ledakan dinamit di gudang senjata Dayeuhkolot. Sementara Mohamad Ramdan gugur dalam pertempuran, dan jenazahnya ditemukan setelah peristiwa Bandung Lautan Api.

Bandung Kota Persatuan dan Bumi Para Negarawan Bandung lautan api (BLA) memberi pelajaran yang sangat berarti dan mendalam. Semangat yang membara lebih panas dari api yang menghasukan rumah dan melelahkan harta, semangat persatuan dan rela berkorban.

Dalam arti lain, masyarakat Bandung memang sudah memiliki jiwa negarawan yang sangat tinggi. Jiwa, raga, harta dan benda sudah milik bangsa dan negara. Tanpa berfikir panjang bermodalkan kepercayaan penuh atas stabilisasi kedaulatan bangsa semuanya mereka kurbankan.

Semangat persatuan dan sifat negarawan yang tidak boleh luntur ini harus dilesatikan dan dijaga utuh, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Bukan hanya kuat dalam sisi militer tetapi kokoh kuat dalam hati tentang ideologi pancasila. Pemuda Indonesia, khususnya kota Bandung,

senantiasa meleburkan sekat-sekat perbedaan, seperti yanng telah dideklarasikan dalam Bandung Kondsuif di TMP Cikutra, pemuda kota Bandung akan menjaga persatuan dan kesatuan. Pemuda kota Bandung akan senantiasa melawan fitnah yang mencederai nilai toleransi dan persatuan.

Dengan deklarasi penuh damai di bumi parahyangan ini para pemuda akan mencari kesamaan dan menjalin kebersamaan dalam perbedaan, bukan mencari-cari perbedaan dalam kebersamaan.

Nilai inilah yang diagungkan untuk melepaskan ego pribadi, bersama-sama melebur dan menjadikan kuat dalam kesatuan, dari Bandung untuk Indonesia yang gemah ripah wibawa mukti, tanah yang subur dan rakyat yang damai sejahtera.

Jurnalis Peduli Citarum Sikapi Program Citarum Harum

Jurnalis Peduli Citarum Sikapi Program Citarum Harum

20180212_100300

SWARA BANDUNG.NET. BANDUNG –  Sebanyak 18 Jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Peduli Citarum (JPC) berkumpul untuk menyikapi peran media di program “Citarum Harum” yang terus disosialisasikan oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo.

Rapat Jurnalis Peduli Citarum (JPC) berlangsung, Senin, (12/2/2018), di Hotel Dafam Rio jalan RE Martadinata Bandung, dalam rapat ini, JPC membahas sinergitas langkah dan kegiatan ke depan untuk segala hal yang berhubungan dengan sungai Citarum.

Jurnalis dari Sorot Indonesia Stanley Teguh dalam paparannya mengungkapkan, terdapat beberapa perusahaan tekstil di Kabupaten Bandung yang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sudah memenuhi syarat, namun masih dianggap mencemari sungai Citarum, bahkan di BAP oleh pihak Kepolisian, “Tetapi perusahaan tekstil lainnya yang jelas-jelas IPAL-nya tidak memenuhi syarat dan surat ijin usahanya habis, masih tetap beroperasi,”  ujarnya.

Lebih lanjut Stanley Teguh mengatakan, dirinya mengapresiasi pernyataan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto yang akan mempertaruhkan jabatannya dan siap dipindahtugaskan saat melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang membuang limbah dan mencemari sungai Citarum.

Lain lagi halnya dengan Jurnalis bernama Farida yang menyoroti anggaran penanganan sungai Citarum yang disinyalir mencapai Rp 35 triliun, “Saya ingin agar penggunaan anggaran untuk sungai Citarum benar-benar transparan dan digunakan sebagaimana mestinya, jangan sampai disalah gunakan,” ujarnya.

Sedangkan Jurnalis bernama Jajat berharap agar media-media besar mau menayangkan kampanye Citarum Harum secara rutin di medianya masing-masing, agar masyarakat semakin mencintai Sungai Citarum dan tidak membuang sampah dan limbah secara sembarangan.

Rapat Jurnalis Peduli Citarum (JPC) semakin seru dengan masukan dari salah satu Jurnalis bernama Elly yang menginginkan diadakan lomba gambar bertema sungai Citarum untuk anak TK dan SD, dengan harapan anak-anak semenjak usia dini sudah mencintai sungai Citarum, “Rencananya lomba gambar akan diadakan di sekitar Jembatan Biru Sungai Citarum,” ujarnya.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan bahwa para Jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Peduli Citarum (JPC) mendukung penuh program Citarum Harum yang melibatkan anggota Kodam III/Siliwangi, Kepolisian, Pemprov Jabar, dan pihak terkait lainnya, namun para Jurnalis akan memberitakan hal yang sebenar-benarnya tentang sungai Citarum, akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi, dan berharap pihak yang terkait tidak menggunakan data-data lama tentang sungai Citarum (Jurnalis Citarum Harum )