PERDA

Berita informatif terkini seputar kota Bandung dengan mengangkat topik mengenai PERDA. Yuk segera baca berita terbaru di swara bandung!

PEMKOT KOTA BANDUNG BERTEKAD TERUS PERMUDAH PERIZINAN LEWAT TEKNOLOGI

Swara Bandung.Net.Wastukencana – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sebagai instansi pemerintah yang melayani perizinan di Kota Bandung terus memperbaharui diri. Dinas yang mengusung prinsip “one stop service” ini kini telah melayani warga secara online sepenuhnya.

Sekretaris DPMPTSP, Asep Saeful Gufron mengemukakan, inovasi telah dimulai sejak tahun 2011. Saat itu, warga Bandung telah bisa menikmati fasilitas Bandung One Stop Service (BOSS). Pada tahun 2015, Masyarakat sudah bisa mengakses layanan DPMPTSP secara online melalui website melalui aplikasi HAYU. Kini, masyakat juga sudah bisa mengaksesnya melalui aplikasi berbasis android bernama Gadget Application Mobile for License (GAMPIL).

“Dengan inovasi-inovasi ini, DPMPTSP sudah mendapat pengakuan dari KPK dan dijadikan role model untuk kota kabupaten lain di Indonesia,” tutur Asep dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Selasa (7/8/2018).

Komisi antirasuah ini mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi digital  tersebut. Terlebih lagi, aplikasi ini mengikis pertemuan antara pegawai dengan masyarakat.

“Jadi warga tidak perlu datang ke kantor kami, cukup pakai hand phone saja,” katanya.

Saat ini, DPMPTSP Kota Bandung melayani 53 jenis perizinan untuk berbagai urusan, mulai dari reklame hingga Izin Mendirikan Bangunan. Kini, DPMPTSP sedang mengajukan pelimpahan pengelolaan izin bidang kesehatan dari Dinas Kesehatan.

“Tinggal Dinas Kesehatan yang belum melimpahkan izin, yang lainnya sudah,” jelas Asep.

Ia mengatakan, ada 67 jenis izin yang ada di Dinas Kesehatan. Jika itu semua berpindah ke DPMPTSP, maka dinas yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2018 tentang Susunan Perangkat Daerah itu akan mengelola 120 izin.

“Pelimpahan itu sedang dibahas oleh wali kota karena kewenangannya kan ada di wali kota,” ujarnya.

DPMPTSP juga sedang menggagas e-Kios, yaitu media sosialisasi berbasis kewilayahan untuk menyosialisasikan jenis-jenis perizinan di Kota Bandung dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Program ini dirancang karena banyaknya jenis izin dan beragamnya persyaratan untuk menerbitkan izin seringkali membingungkan masyarakat.

“Nanti e-kios ini akan bisa memperlihatkan syarat-syarat izin dan tata cara upload dan semacamnya. Ini akan ditempatkan di tiap kecamatan agar bisa menyentuh ke level bawah,” paparnya.(Asep.M/JPCH).

KENALI BANGUNAN CAGAR BUDAYA, INI TANDA-TANDANYA,

Swara Bandung.Net.-  Kota Bandung kaya akan bangunan cagar budaya. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan 99 titik cagar budaya yang wajib dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009..

Setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 terbit, kriteria cagar budaya berubah. Pemkot Bandung mendata ada hampir 1.700 cagar budaya. Namun banyak masyarakat yang belum paham tentang bangunan cagar budaya.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung, Harastoeti mengungkapkan, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut, kriteria cagar budaya dapat dirangkum menjadi 5 syarat, yakni cagar budaya tersebut harus berusia minimal 50 tahun, memiliki nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai sosial budaya, dan nilai ilmu pengetahuan.

“Menurut Undang-Undang ini cagar budaya itu tidak hanya bangunan, tetapi juga terdiri dari benda seperti piring, sendok, lukisan, keris, dan sebagainya,” tutur Harastoeti dalam Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Kamis (26/7/2018).

Ia menambahkan, ada pula cagar budaya berupa struktur, seperti menara, reservoir air, dan jembatan. Cagar budaya dapat pula berupa kawasan yang terdiri dari beberapa zona. Salah satu cagar budaya yang berupa kawasan di Kota Bandung adalah Kampung Blekok.

“Tapi ada catatannya. Tidak semua benda atau bangunan yang berusia 50 tahun dapat dikatakan cagar budaya. Kita kenal ada yang namanya tipe A, B, dan C,” tuturnya.

Cagar budaya tipe A adalah yang memenuhi setidaknya 4 kriteria. Tipe B memenuhi 3 kriteria. Sedangkan yang memiliki 2 kriteria termasuk ke dalam tipe C.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Dewi Kaniasari mengatakan, untuk mempertegas regulasi tentang cagar budaya di Kota Bandung, pihaknya tengah menuntaskan revisi Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009. Regulasi tersebut akan mengatur segala hal tentang pengelolaan kawasan cagar budaya.

“Sekarang sudah tahap finalisasi revisi. Bagian Hukum sudah melakukan legal drafting dan sedang proses fasilitasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dewi.

Selain mengakselerasi proses revisi Perda, Dewi juga mengimbau kepada masyarakat dan aparatur kewilayahan untuk terus menjaga cagar-cagar budaya yang ada di Kota Bandung. Sebab hal itu merupakan kekayaan sejarah yang patut dibanggakan.

“Saya mengimbau, khususnya kepada aparatur kewilayahan, untuk meningkatkan kepedulian terhadap situs cagar budaya. Karena ini merupakan tugas kita bersama,” ucapnya.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG

YAYAN A. BRILLYANA

Kompol Eko Bantu Pengaman Penyegelan Gudang Oleh Satpol PP

Swara Bandung.Net.Moh.Toha – Satuan Pamong praja Kota Bandung Senin (23/7) Menyegel sebuah gudang di jalan Mohamad Toha No.252 C  Bandung , penyegelan gudang yang ternyata milik CV Sampurna ini berlangsung singkat dengan empel stiker di antara kedua gerbang dan kawat segel.

Menurut tim penyidik Satpol PP Idris ”  kami sudah memberikan surat teguran dengan tenggang waktu 15 hari. Perusahaan sementara waktu untuk menghentikan kegiatan nya sampai surat izin nya keluar,”  Katanya.

Namun dalam pelaksanaan nya perusahaan melakukan kegian seperti biasa setelah melalui pemantauan kami, maka sesuai permendagri dan peraturan yang ada denagan terpaksa untuk sementara kami segel.

Pengamanan yang turut serta membantu dari Polsek Astanaanyar sebanyak 25 personil menurut Kapolsek Astanaanyar Kompol Eko Sulistiono SH.MH Kami hanya antisipasi membantu pengamanan penyegelan gedung ini karena berada di wilayah kami, dari satuan lalulintas,Intel dan Serse sebanyak 25 personil ,” Ujarnya.

Penyegelan tanpa dihadiri pemilik perusahaan karena sejak pagi pun gerbang dalam keadaan tertutup dan dikunci dari dalam , serta di depan pintu ada dua tulisan “TUTUP ” yang ditempel pakai karton ukuran 30 x 30 .(A1).

 

JPCH,AMMNI ” BURU PERUSAK LINGKUNGAN “

Swara Bandung.Net. Cipaku – Keberadaan Gedong Cai TjiBadak 1921 ,yang adadi Rt 02/05 Kelurahan Ledeng Kota Bandung Yang Kondisinya Sangat Memprihati kan , Seperti kurang nya Perawatan terutama Oleh PDAM kota Bandung .

PDAM  Seharusnya Peduli untuk Menjaga dan Merawat karena di jadikan lahan bisnis , Sumber Mata Air Purba Sebagai Sumber Mata Air Pertama dikota Bandung .

Melihat Situasi Lingkungan Di Kawasan Bandung Utara Yang pembangunan Dikawasan tersebut sangat Pesat Tanpa Mempertimbangkan Lingkunga dan Sumber Mata Air Yang ada pun Lambat laun Akan Terancam

Keberadaannya Dengan Adanya Alih pungsi Lahan . Ketua Porum Peduli Citarum Harum ,(jPCH) Setio S.H ‘ beserta Anggota didampingi Abah Wiwi Sebagai Penggiat Peduli Lingkungan Secara Simbolis Melakukan Penanaman 1000 Pohon Keras dari berbagai Jenis Pohon dikawasan Pemukiman Elit BudiAsri kelurahan Ledeng kec Cidadap, Disela acara Penanaman Abah wiwi Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan penanaman pohon Ini taklain Rasa Keprihatinan kami Melihat Kawasan Lahan di KBU ini sudah sangat kritis

Menjadi pemukiman Elit Dan Pengurugan Lahan terus saja berlanjut Sehingga berakibat Urat Urat Sumber Mata Air Hilang Dan tertutup Tanah Urugan Yang Tadinya Jumlah Sumber Mata Air Ada 15 Titik ,kini jumlahnya Tersisa 7 titik dengan Ini Saya Tanami 1000 pohon keras dilahan Milik saya pribadi Yang Masih Terselamatkan , Harapan Saya Kedepannya Akar pohon Keras ini Bisa Menahan Dan Menyerap Air sehingga lahan tidak longsor dan berguguran tergerus Air .Ini untuk Anak cucu kita Sendiri agar Terselamatkan Dari bahaya Terjadinya Banjir. Dan terhadap pemerintah saya Mohon taati Aturan Soal Perijinan .

Mendirikan Bangunan Karena ini Negara hukum jangan main langgar saja ucap Abah Wiwi. Ditempat yang sama ketua JPCH .Setio S.H juga Sekjen AMMNI Zhovena Berharap. Semua Pihak Baik pemerintah Dan masyarakat kel ledeng Ikut menjaga Sumber Mata Air Yang Masih Tersisa Karena Menyangkut Tarap hidup orang banyak Sumber Mata Air Sangat dibutuhkan kita Harus Peduli Terhadap Lingkungan kami Jurnalis Peduli Citarum Harum (jPCH) dan Aliansi Media Masa Nasional Indonesia (AMMNI) akan ikut Mengawal dan Mengejar Siapa Saja Yang Akan Merusak Lingkungan yg ada Dijawa Barat ujarnya (A1).

KABAR GEMBIRA UNTUK PELAKU UMKM: PEMKOT BANDUNG BAGIKAN 1000 DOMAIN GRATIS

Swara Bandung.Net.Wastukencana — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung program “1 Juta Domain” yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Salah satu bentuk dukungannya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung memfasilitasi pemberian bantuan 1000 domain website atau situs gratis untuk para pengusaha mikro kecil dan menengah di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (19/3/2018).

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menjelaskan, pemberian domain ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan bisnis para pengusaha di Kota Bandung. Menurutnya, di era digital ini website menjadi penunjang yang cukup penting untuk mendongkrak penjualan.

“Ini adalah bentuk dukungan terhadap program nasional 1 Juta Domain Kementerian Kominfo. Harapannya, dengan difasilitasinya domain ini selama satu tahun jangkauan usahanya bisa lebih luas, bisnisnya lebih tumbuh dan berkembang, juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Ahyani.

Melalui bantuan ini, warga bisa mendapatkan domain untuk website usaha mereka dengan gratis. Biasanya, untuk mendaftarkan sebuah domain, orang harus membayar Rp 200.000-Rp200 juta, tergantung pada jenis domain yang diinginkan.

Untuk mendapatkannya, warga hanya perlu mendaftarkan diri dan usahanya melalui formulir yang telah disediakan, mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk, dan mengunggah foto produk yang dipasarkan. Formulir dapat diakses secara online atau dalam jaringan (daring) melalui tautan yang sudah disediakan. Sementara itu, Diskominfo juga menyediakan formulir secara ofline atau luar jaringan (luring) selama kegiatan ini berlangsung.

Ahyani menuturkan, persyaratan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan website yang telah didaftarkan. Foto KTP untuk memastikan agar yang mendapatkan hak tersebut adalah warga Kota Bandung. Sementara itu, foto produk dan formulir diperlukan untuk memastikan agar bantuan itu diberikan kepada yang benar-benar melakukan kegiatan ekonomi.

“Agar nanti jangan sampai pas sudah dibuatkan domain, sebulan dua bulan bisnisnya sudah tidak ada lagi, atau websitenya mati, dan sebagainya. Makanya nanti akan kita lanjutkan dengan pembinaan secara terus-menerus selama setahun, setelah itu diharapkan mereka sudah bisa mandiri,” ucap Ahyani.

Ia mengatakan, pembinaan dilakukan salah satunya melalui grup obrolan di media sosial. “Di grup tersebut, siapapun bisa berdiskusi, mengajukan pertanyaan kalau ada kendala di bisnis atau situsnya,  bisa saling berbagi pengalaman juga,” imbuhnya.

Perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung itu menambahkan, program ini mendapat sambutan yang cukup positif. Baru sehari informasi itu disebarkan, sudah ada 250 orang pendaftar melalui daring. Sementara itu, pendaftar luring mencapai 330 orang dalam satu hari.

“Kita masih membuka pendaftaran sampai kuota 1000 itu terpenuhi. Jadi batasnya bukan waktu, tapi kuota,” jelas Ahyani.

Ia berharap, program ini bisa membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah agar mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional.
“Bagi pelaku usaha, saya berharap bisa memanfaatkan ini sebagai pendorong untuk mengembangkan usaha, dan menjaga kepercayaan. Jangan digunakan untuk hal-hal negatif, dibuka sebentar tokonya nggak aktif,” pesannya.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG

YAYAN A.BRILLYANA

Prapatan Moch.Toha Dan jl.A.Yani Pelanggaran Tertinggi Pantauan ACTS

Swara Bandung.Net. Wastukencana – Kesadaran pengendara motor kali ini diuji dengan adanya program #PersimpanganPeradaban. Program tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengendara yang melanggar.

Selain penindakan, program ini memberi edukasi agar para pengguna kendaraan bermotor disiplin dan beradab saat berkendara.

Data yang diperoleh dari dari Area Traffic Control System (ACTS), kawasan Jalan Moh. Toha – Soekarno Hatta dan Jalan Ahmad Yani – PHH Mustofa terjadi pelanggaran cukup tinggi. Pada program  Persimpangan Peradaban, Rabu (21/3/2018), Dishub Kota Bandung dan Satlantas Polrestabes Bandung menindak sejumlah pelanggar. Di kawasan Moh. Toha – Soekarno-Hatta terjaring sebanyak 50 pelanggar dan 120 teguran. Sedangkan di kawasan Jalan Ahmad Yani – PHH Mustofa terjaring sebanyak 45 pelanggar dan 120 teguran.

Menurut Kepala Seksi Pengaturan Transportasi Bidang Pengendalian dan Ketertiban dan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Khairur Rijal, pelanggaran terjadi karena pengendara tidak mematuhi aturan. Di antaranya, tidak menggunakan helm, angkutan umum menyerobot jalur dan berhenti lebih dari area Marka Jalan seperti zebra cross.

“Jadi dari hasil analisa kita dari ATCS, ada 10 persimpangan pelangaran terbanyak, salah satunya simpang Mohamad Toha dan Ahmad Yani menduduki urutan pertama pelanggaran tertinggi. Baik pelanggaran tidak gunakan helm, angkutan umum menyerobot jalur lain, jadi cukup banyak,” ujarnya ditemui di persimpangan jalan Mohamad Toha, Rabu (21/3/2018).

Menurut Rijal, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk membandingkan tingkat kesadaran masyarakat jika anggota polisi dan Dishub memberikan tindakan maupun peringatan.

“Kami turun ke lapangan yaitu membandingkan. Saat anggota polisi dan Dishub turun, apakah tingkat kesadaran warga naik atau seperti apa?” katanya.

Menurutnya, salah satu tujuan dilakukan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekecil apapun pelanggaran, bisa berakibat kecelakaan dan berdampak fatal terhadap keselamatan.

“Maka jangan pernah membuat pelanggaran sekecil apapun. Terkadang masyarakat berasumsi ‘membenarkan yang biasa’, tapi seharusnya ‘membiasakan yang benar’,” tegas Rijal.

Selain penindakan, pihaknya memberikan tindakan persuasif, menyampaikan kepada pengendara tata cara menggunakan kendaraan baik dan menaati aturan yang ada.

“Contohnya seperti anak kecil tidak menggunakan helm, kami berikan penjelasan menggunakan helm itu penting untuk pelindung kepala. Selain itu mengklik helm agar aman dalam berkendara,” tutur Rijal.

Sementara itu, KepalaUnit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Polrestabes Bandung, Iptu Otong Rustandi menyampaikan, kepolisian menindak tegas kepada pengendara jika melanggar aturan, sepeti melebihi Zebra Cross, melambung ke sisi jalan yang menimbulkan kemacetan dan kecepatan tinggi ketika lampu kuning sudah menyala.

Tindakan tegas dengan penilangan diharapkan memberi efek jera agar para pengendara menjadi lebih disiplin di jalan.

“Kita lakukan tindakan terhadap pengendara kendaraan roda dua yang tidak mengkik helmnya. Kita tegur dan bantu klik helm tersebut.  Tidak pakai helm dan berpotensi menyebabkan kecelakaan, kami tindak dengan tilang,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan kegiatan seperti ini masyarakat bisa tertib dalam berlalu lintas.

“Selain pengawasan melalui ACTS, pemantauan dalam pos, kita coba lakukan dengan tindakan langsung seperti ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa paham dan jera bagi yang melanggar,” kata Otong. (*A1).

ATCS Kota Bandung Tingkatkan Kedisiplinan Berkendara

Swara Bandung.Net. Wastukencana – Hampir setahun Area Traffic Control System (ATCS) Kota Bandung telah menggunakan pengeras suara untuk memberikan imbauan dan teguran langsung kepada pengguna jalan raya. Hasilnya, ternyata sangat efektif.

Kepala Seksi Manajemen Transortasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Sultoni mengungkapkan, cara tersebut terbilang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.

Ia menilai, pengendara lalu lintas kini lebih tertib berkendara sebab merasa diawasi oleh 213 CCTV yang tersebar di 74 persimpangan se-Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 33 persimpangan telah diberi pengeras suara untuk memberikan imbauan dan teguran bagi pengguna lalu lintas.

“Kita sudah 60% persimpangan di seluruh Kota Bandung terpasang CCTV. Dan itu sudah terkoneksi dengan kepolisian dan Bandung Command Center,” ungkap Sultoni melalui sambungan telepon, Kamis (22/2/2018).

Semula, tutur Sultoni, masyarakat memang agak bingung dengan adanya pengeras suara yang memberikan teguran kepada pelanggar. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi, masyarakat bisa lebih menerima dan lebih tertib.

“Tanggapan masyarakat beragam (terhadap teguran pengeras suara). Ada yang bingung, ada yang acuh tak acuh, ada juga yang menurut dan taat pada imbauan,” lanjutnya.

Ia juga mengakui bahwa kebijakan tersebut sempat dikeluhkan masyarakat. Alasannya karena berisik dan mengganggu. Keluhan tersebut masuk melalui sistem Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kota Bandung.

“Keluhan tersebut langsung kami respon. Titik persimpangan yang dinilai mengganggu kita evaluasi. Kalau alasannya terlalu berisik, kami turunkan volumenya. Tapi kebijakan ini harus tetap dilakukan demi ketertiban lalu lintas,” ucap Sultoni.

Ia juga mengevaluasi strategi edukasi dandan peneguran melalui speaker ATCS, di antaranya dengan mengatur waktu pengawasan agar imbauan melalui speaker tidak mengganggu waktu-waktu aktivitas yang penting, seperti waktu ibadah.

“Jadi pas waktu ibadah kita non-aktif dulu. Selain itu kita juga evaluasi dari segi peneguran, kita lakukan dengan bahasa yang sopan agar tidak ada yang merasa tersinggung. Lalu bukan cuma teguran lewat suara, tapi kalau pukul 06.30 WIB, ada live Instagram. Untuk edukasi aja, yang asyik-asyik aja, kita menegurnya juga kan dengan sopan,” katanya.

Melalui kebijakan ini, Sultoni berharap, pelanggaran lalu lintas bisa jauh lebih berkurang dan pengendara bisa lebih tertib.

“Lebih jauh kami berharap justru agar pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke angkutan umum,” ujarnya.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG

YAYAN A. BRILLYANA