KOMINFO

Berita informatif terkini seputar kota Bandung dengan mengangkat topik mengenai kominfo. Yuk segera baca berita terbaru di swara bandung!

Kemenkominfo Talkshow dan Diskusi “Menjadi Pemilih Cerdas” Bersama Pelajar SMAN 2 Bandung

Bandung, swarabandung.net -Pemahaman dan pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan khususnya kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun, sehingga dengan pemahaman yang baik diharapkan dapat menjadi motivasi untuk menjadi pemilih yang cerdas dan tumbuh kesadaran, serta tanggung jawab untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019 sehingga pembangunan demokrasi tetap berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan Talkshow dan Diskusi dengan tema MENJADI PEMILIH CERDAS bersama Pelajar SMA Negeri 2 Bandung, bertempat di Aula SMA Negeri 2 Bandung, Jl. Cihampelas No. 173 Bandung, Kamis, 24/1/2019. Adapun pembicara pada Talkshow dan Diskusi teraebut, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenkominfo, Gun Gun Siswadi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPI) Peovinsi Jawa Barat. Selain pelajar, Talkshow dan Diskusi ini juga diikuti oleh Kepala, Pegawai dan Tenaga Pengajar SMA Negeri 2 Bandung. Kepala SMA Negeri 2 Bandung, Yanyan mengucapkan terima kasih kepada Kemenkominfo yang menyelenggarakan Talkshow dan Diskusi Menjadi Pemilih Cerdas bersama Pelajar SMA Negeri 2 Bandung. Dengan harapan tentunya, siswa/i kami menjadi Pemilih Cerdas pada Pemilu 2019, ” ucap Yanyan. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenkominfo, Gun Gun Siswadi,  menerangkan bahwa pada tahun 2019 bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilu yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, baik pemilu untuk Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Pemilu 2019 merupakan instrumen demokrasi dan perubahan bagi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjadi penting maknanya bagi bangsa Indonesia. Pemilihan Umum yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. Oleh sebab itu, bagi setiap warga Negara diharapkan keterlibatan dan peran sertanya sesuai peran masing-masing untuk mendukung dan menyukseskan agenda tersebut, ” ungkap Gun Gun.  Gun Gun menjelaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak era reformasi mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, karena setiap warga negara bebas dan langsung dapat mengapresiasikan hak suaranya untuk memilih wakil yang dipercayai mewakili lembaga legislatif dan memilih Presiden/Wakil Presiden. Namun dari kebebasan tersebut muncul sikap dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu menolak memberikan suara dalam pemilu ataupun golput. Menurut Gun Gun, golput memang bukan sesuatu yang haram, apalagi dihubungkan dengan prinsip demokrasi. Memilih untuk golput adalah hak setiap orang, bisa digunakan dan boleh juga tidak, karena golput juga merupakan instrument politik rakyat untuk mengkritik terhadap system politik yang sedang berjalan. Namun partisipasi politik tetap saja menjadi hal yang lebih baik, karena pada hakikatnya suara yang diberikan itu yang akan menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula, ” ujar Gun GuEdwandmentara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok menyampaikan beberapa cara menjadi pemilih yang ceras, salahsatunya terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. 

Pemilu 2019 ini berbeda dengan Pemilu 2014. Pemilu 2019, kita akan memilih 6 peserta Pemilu, yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,  DPD RI,  DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten Kota, ” ujar Rifqi.
Lebih lanjut dikatakan Rifqi, untuk surat suara Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan DPD RI ada foto, sedangkan unuk surat suara DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tidak ada foto para calon, ” ungkap Rifqi.

Diskominfo Kab. Lampung Tengah Sambangi Diskominfo Kota Bandung

Bandung, kimcipedes.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Tengah studi banding ke Diskominfo Kota Bandung. Rombongan Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah diterima oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dra. Eli Harliani, M.Si, Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H., dan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan diruangan Bandung Command Center (BCC) Balaikota Bandung, Selasa, 15/05/2018.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika Diskominfo Kab. Lampung Tengah, Ati Purwati lebih banyak menanyakan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan tranparansi publik serta pengelolaan data di Pemerintah Kota Bandung dan juga bagaimana membentuk dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bandung. Sebab di Kabupaten Lampung Tengah KIM belum terbentuk, dan kami diperintahkan oleh bapak Bupati untuk segera membentuk KIM.

Menurut Ati, tujuan kami ingin belajar lebih jauh kepada Diskominfo Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan transparansi publik bagi PPID Utama dan PPID Pembantu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Banyak hal yang harus kami kembangkan dan perbaiki dalam membangun tata pengelolaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi daerah. Karena dinas ini merupakan corong informasi bagi suatu daerah,” ungkap Ati.

Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Dra. Eli Harliani, M.Si menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pelayanan dapat dilakukan melalui online cukup dengan klik dan selesai, Online dan bisa diakses tak hanya menggunakan komputer pribadi di rumah, melainkan smartphone. Begitu juga dengan pengelolaan data.

Ditambahkan Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Yusuf Cahyadi, S.H bahwa PPID harus terbentuk hingga tingkat PPID Pembantu serta adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah.

PPID Kota Bandung sudah terbentuk hingga tingkat PPID Pembantu serta adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah,” ujar Yusuf.

Mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Bandung sudah terbentuk di 151 Kelurahan. KIM ini dibentuk untuk dan oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif. “Kami tidak memberikan bantuan apa-apa kepada KIM, hanya dalam setiap kegiatan KIM ini kami libatkan, seperti pelatihan, workshop, dan sosialisasi program pemerintah untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat dikewilayahannya.

Sementara itu, Ketua KIM Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan mengutarakan pembentukan KIM tidak bisa lepas dari peran dan dukungan dari perangkat kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), RT dan RW tentang pembentukan KIM. Kenapa, karena Pimpinan tertinggi dikewilayahan tentu Lurah, jika lurah tidak simpati dengan keberadaan KIM, informasi akan susah kita peroleh.

Di Kelurahan Cipedes, Alhamdulillah Lurah dan jajarannya sangat mendukung keberadaan KIM, bahkan hampir di setiap kegiatan dalam memberikan kata sambutan Lurah Cipedes, Dedi Rustandi,SH selalu mensosialisasikan mengenai KIM.

Penyampaian informasi, selain melalui WAG juga dilakukan door to door ke RT dan RW untuk disampaikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memperlukan informasi dapat juga dapat mengakses website : www.kimcipedes.com. ***

Pengusaha Media Massa dan Wartawan Deklarasikan AMMNI

BANDUNG, swarabandung.net – Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) merupakan wadah pengusaha media massa dan wartawan/jurnalis yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan pengusaha Media Massa dan wartawan mendeklarasikan AMMNI bertempat di  Pedepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta No.209 Suka Asih Kota Bandung, Minggu, 13 Mei 2018.

Kehadiran Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) sambut gembira para pengusaha media massa.  Karena satu-satunya organisasi yang mengakomodir  media massa dan wartawannya yang belum terkoordinir oleh organisasi lainnya.

Sebagai bentuk eksistensi dan mensosialisasikan keberadaan organisasi, AMMNI menggelar deklarasi sekaligus melantik beberapa DPD dan DPC AMMNI diantara DPD Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung,  Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta DPC Kabupaten / Kota Se Jawa Barat, bertempat di Padepokan Mayang Sunda, Jalan Peta – Bandung, Minggu, Jalan Peta No.209 Bandung.

Prosesi deklarasi AMMNI, diawali dengan penyerahan bendera pataka AMMNI dan penyematan pin oleh Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat, dr. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes kepada Ketua Umum DPP AMMNI,  Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE.

Deklarasi AMMNI ini dihadiri oleh, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo Prov. Jabar, Dedi Dharmawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mewakili Pjs. Wali Kota Bandung, Kabag Humas Setda Kota Bandung, Yayan A. Brilyan, Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Yusuf Cahyadi, S.H, Perwakilan Pangdam III/Siliwangi, Perwakilan Polda Jabar, Ormas, OKP dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung serta tamu undangan lainnya.

Ketua Umum DPP AMMNI, Ir.Agung Sabur, DIPL.,HE mengatakan ke depannya AMMNI akan membentuk beberapa cabang usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para jurnalis, yang selama ini kurang terinovasi oleh para pengusaha medianya, baik media cetak, elektronik maupun online. Untuk menunjukan eksistensi dan lebih mensosialisasikan keberadaan organisasi profesi jurnalis yang belum lama terbentuk, yaitu Aliansi Media Masa Nasional Indonesia (AMMNI) kepada masyarakat luas dan jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selain itu,  AMMNI sebagai wadah bagi pemilik media massa dan para wartawan, dapat memperangi marak hoax media sosial. siber. Dan ini sangat disayangkan, karena itu mari kita bersama sama menjaga marwah Wartawan dan Insan Pers,” ungkap Agung diiring tepuk tangan para undangan.

“AMMNI berdiri pada Desember 2017 di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Jawa Barat oleh 12 orang pendiri diantaranya ada tokoh masyarakat, ormas, insan jurnalistik, pengusaha media cetak dan siber beserta beberapa komunitas dan ratusan orang jurnalis.

Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mewakili Pjs. Wali Kota Bandung mengatakan media massa adalah mitra kerja dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan program-program  pembangunan di Kota Bandung. Disbudpar kota Bandung merangkul media massa dan wartawannya untuk ikut serta menyebarkan kabar baik dalam seni budaya dan pariwisata, karena pariwisata dapat berkembang apabila berita-berita seni dan budaya sehingga menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung. kita sedang mengembangkan Seni dan Budaya di setiap wilayah, untuk saya mengajak wartawan untuk dapat meliput setiap kegiatan Disbudpar,” ajak Kenny.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo Prov. Jabar, Dedi Dharmawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jawa Barat yang berhalangan hadir karena masih ada kegiatan di Bogor. AMMNI wadah Media massa dan para Wartawan, maka kami minta kepada media terutama media Online, untuk berperan dalam mengklarifikasi berbagai berita bohong atau Hoax, yang selama ini sudah meresahkan banyak orang. Kami berharap dengan hadirnya AMMNI maka, para wartawan diharapkan dalam memuat berita-berita yang disajikan bisa memberikan fakta yang sesungguhnya. Dengan hadirnya AMMNI diharapkan bisa meredam, dan mengatasi berbagai berita-berita yang tidak jelas/Hoax, yang kini marak terjadi, media perlu membangun sikap bersama untuk menangulangi hal ini, media dan wartawan Indonesia dituntut harus baik dan benar dalam melakukan pemberitaan, sehingga berita sesuai dengan fakta yang berada dilapangan,” ujar Dedi sambil lontarkan yel…, yel…, yel…., AMMNI Mantap dan diikuti oleh tamu undangan.

Sementara Hj.Eni Sumarni perwakilan DPD RI mengatakan,”Media dan para wartawan AMMNI Harus mempunyai Jati diri, sehingga nantinya dapat membentuk wartawan-wartawan handal, yang dapat menyajikan berita-berita yang baik dan berimbang, sehingga nantinya dapat menjadi konsumsi yang baik bagi publik,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP AMMNI, Zhovena, ST menyatakan akan mengakomodir para pengusaha media cetak berikut wartawannya yang tidak terakomodir oleh organisasi pers yang lain, Alhamdulillah kehadiran AMMNI ini disambut gembira oleh para insan pers dan mendapat respon positif dari masyarakat,” ungkap Zhovena.

Lebih lanjut dikatakan Zhovena bahwa DPP AMMNI salahsatu program kerja kita sudah berjalan sejak bulan Januari 2018, salah satunya adalah Peliputan tentang Program Citarum Harum yang kini sudah masih berlangsung. Tujuan AMMNI dibentuk adalah, menghimpun beberapa media dan wartawan untuk bekerjasama mensukseskan dan menegakkan hak-haknya, sebagai wartawan/Jurnalis, juga menyempurnakan dan menertibkan para media tersebut, dengan beberapa perijinan dan legalitasnya yang mungkin saat ini belum mampu mereka lakukan, InsyaAllah kami akan fasilitasi dan juga dengan berdirinya AMMNI kami ingin mensejahterakan seluruh Anggotanya.

Untuk AMMNI visinya adalah menegakkan hukum serta membantu pemerintahan, serta menjaga dan menjalin silaturrahim guna ikut membangun NKRI yang kita Cintai ini

Ditanya mengenai Intimidasi yang selama ini sering terjadi terhadap para Jurnalis Shovena menjelaskan,”Intimidasi terhadap Jurnalis sangat tidak rasional, tetapi perlu diperhatikan kembali bahwa, wartawan juga harus memperhatikan kode-etik jurnalitik Indonesia (KEJI) yang mana kinerja juga dilindungi UU No.40 tahun 1999.

Zhovena yang akrab disapa kyai ini berharap dengan lahirnya AMMNI dapat membangun karya media dan mengembangkan semua sikap media karena subsensi mengenai hal ini tidak lepas dari media itu sendiri, dengan harapan para jurnalis harus bisa bekerja dengan baik.

DICARI SEKDA KOTA BANDUNG

Swara Bandung.Net.Wastukencana – Guna mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengumumkan pembukaan seleksi terbuka untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung, Jumat (6/4/2018). Tahap pertama, yakni pengumpulan berkas, dimulai pada 6-26 April 2018.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemkot Bandung, Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Jabar), maupun Pemerintah Provinsi Jabar yang memenuhi syarat berhak untuk mendaftarkan diri. Salah satu syaratnya adalah memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I Golongan/Ruang IV/b dan diutamakan memiliki pangkat Pembina Utama Muda Golongan/Ruang IV/c.

Pelamar juga harus pernah atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II B) atau Jabatan Fungsional Madya minimal selama dua tahun. Ia juga harus berusia maksimal 56 tahun per Juli 2018.

Untuk kualifikasi pendidikan, calon minimal berpendidikan S1/DIV yang relevan dengan jabatan sekretaris daerah. Kendati begitu, tim penilai akan memberikan bobot lebih kepada pelamar yang berpendidikan lebih tinggi dari S1.

Tak hanya itu, para pelamar juga harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan Sekretaris Daerah secara kumulatif minimal selama lima tahun serta telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II untuk peserta dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Hal yang tak kalah penting adalah memiliki nilai minimal “baik” dalam semua unsur penilaian prestasi kerja dalam dua tahun terakhir dengan melampirkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) Tahun 2016 dan 2017. Pelamar harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung Yayan A. Brillyana menjelaskan, segala kriteria itu dirancang untuk mendapatkan calon pemimpin terbaik. Sebagai ibukota Provinsi Jabar, Kota Bandung haruslah memiliki sekretaris daerah yang teladan dan profesional.

“Sekretaris Daerah ini adalah nakhoda bagi seluruh ASN di Kota Bandung. Ia harus memiliki kemampuan manajerial di atas rata-rata serta mampu menjawab tantangan pemerintahan era masa kini. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi proses Pilkada yang tentu membutuhkan energi ekstra. Kita perlu pemimpin terbaik,” jelas Yayan..

Proses seleksi akan berlangsung hingga 30 Mei 2018. Panitia seleksi yang diketuai oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Setiawan Wangsaatmaja selaku Ketua Panitia Seleksi telah menyusun jadwal kegiatan agar rangkaian istimewa ini bisa berlangsung optimal.

“Panitia akan menyeleksi berkas yang masuk hingga 27 April 2018. Tim akan menelusuri rekam jejak jabatan, moralitas, dan integritas sehingga bisa dinyatakan lulus secara administratif,” katanya.

Para calon Sekda akan menjalankan seleksi kompetensi bidang melalui uji gagasan tertulis pada tanggal 2 Mei 2018. Hasil ujian tertulis akan diumumkan pada 7 Mei 2018.

Peserta juga akan menempuh seleksi kompetensi manajerial pada tanggal 8-9 Mei 2018 dan hasilnya akan dipublikasikan pada tanggal 23 Mei 2018. Setelah itu, akan ada wawancara akhir pada tanggal 25-26 Mei 2018 sehingga pada tanggal 30 Mei 2018 sudah ada pengumuman hasil 3 besar.

“Mohon doakan agar segala rangkaian proses ini berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa mendapatkan Sekda terbaik untuk Pemkot Bandung,” harap Yayan.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG

YAYAN A. BRILLYANA

KABAR GEMBIRA UNTUK PELAKU UMKM: PEMKOT BANDUNG BAGIKAN 1000 DOMAIN GRATIS

Swara Bandung.Net.Wastukencana — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung program “1 Juta Domain” yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Salah satu bentuk dukungannya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung memfasilitasi pemberian bantuan 1000 domain website atau situs gratis untuk para pengusaha mikro kecil dan menengah di Gedung Serba Guna Balai Kota Bandung, Senin (19/3/2018).

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menjelaskan, pemberian domain ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan bisnis para pengusaha di Kota Bandung. Menurutnya, di era digital ini website menjadi penunjang yang cukup penting untuk mendongkrak penjualan.

“Ini adalah bentuk dukungan terhadap program nasional 1 Juta Domain Kementerian Kominfo. Harapannya, dengan difasilitasinya domain ini selama satu tahun jangkauan usahanya bisa lebih luas, bisnisnya lebih tumbuh dan berkembang, juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Ahyani.

Melalui bantuan ini, warga bisa mendapatkan domain untuk website usaha mereka dengan gratis. Biasanya, untuk mendaftarkan sebuah domain, orang harus membayar Rp 200.000-Rp200 juta, tergantung pada jenis domain yang diinginkan.

Untuk mendapatkannya, warga hanya perlu mendaftarkan diri dan usahanya melalui formulir yang telah disediakan, mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk, dan mengunggah foto produk yang dipasarkan. Formulir dapat diakses secara online atau dalam jaringan (daring) melalui tautan yang sudah disediakan. Sementara itu, Diskominfo juga menyediakan formulir secara ofline atau luar jaringan (luring) selama kegiatan ini berlangsung.

Ahyani menuturkan, persyaratan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan website yang telah didaftarkan. Foto KTP untuk memastikan agar yang mendapatkan hak tersebut adalah warga Kota Bandung. Sementara itu, foto produk dan formulir diperlukan untuk memastikan agar bantuan itu diberikan kepada yang benar-benar melakukan kegiatan ekonomi.

“Agar nanti jangan sampai pas sudah dibuatkan domain, sebulan dua bulan bisnisnya sudah tidak ada lagi, atau websitenya mati, dan sebagainya. Makanya nanti akan kita lanjutkan dengan pembinaan secara terus-menerus selama setahun, setelah itu diharapkan mereka sudah bisa mandiri,” ucap Ahyani.

Ia mengatakan, pembinaan dilakukan salah satunya melalui grup obrolan di media sosial. “Di grup tersebut, siapapun bisa berdiskusi, mengajukan pertanyaan kalau ada kendala di bisnis atau situsnya,  bisa saling berbagi pengalaman juga,” imbuhnya.

Perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung itu menambahkan, program ini mendapat sambutan yang cukup positif. Baru sehari informasi itu disebarkan, sudah ada 250 orang pendaftar melalui daring. Sementara itu, pendaftar luring mencapai 330 orang dalam satu hari.

“Kita masih membuka pendaftaran sampai kuota 1000 itu terpenuhi. Jadi batasnya bukan waktu, tapi kuota,” jelas Ahyani.

Ia berharap, program ini bisa membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah agar mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional.
“Bagi pelaku usaha, saya berharap bisa memanfaatkan ini sebagai pendorong untuk mengembangkan usaha, dan menjaga kepercayaan. Jangan digunakan untuk hal-hal negatif, dibuka sebentar tokonya nggak aktif,” pesannya.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG

YAYAN A.BRILLYANA

Idi Pria Tua Renta Pelaku Sejarah Bandung Lautan Api

Swara Bandung.Net. Balai Kota – Idi Djuhana tak pernah menyangka bisa menjadi bagian dari sejarah nasional Indonesia. Ia baru berusia 19 tahun kala ditugaskan untuk menjaga keamanan saat malam pembumihangusan Bandung pada 23 Maret 1946. Ia beserta keenam rekannya yang menjadi pasukan Dekking komandan diposkan di Stasiun Bandung.

Saat ditemui Humas Setda Kota Bandung, Idi menerawang mengingat-ingat saat harus turut membakar kota kelahirannya malam itu. Meski telah renta, ingatanya masih sangat tajam. Idi mampu mengisahkan peristiwa yang dijalaninya dengan cukup detail.

Malam itu, Idi berjaga di dalam stasiun yang sepi dan hanya berbekal dua buah granat dan empat bom Molotov, tanpa senapan atau senjata lainnya. Ia berjaga jika sewaktu-waktu ada tentara Belanda datang mendekat.

“Malam itu, ada ultimatum dari Belanda, katanya tentara yang di utara harus pindah ke selatan. Batasnya itu rel kereta api yang melintas dari timur ke barat,” kenangnya.

Menjelang tengah malam, ada suara dentuman yang sangat dahsyat. Langit bagian utara tampak memerah.

“Kami waktu itu bingung harus berbuat apa. Tidak ada alat komunikasi, tidak ada komando. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari stasiun dan memastikan ada apa,” terang Idi.

Dari stasiun, ia berjalan mengendap-endap ke arah bangunan yang kini dinamakan Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Ia menyusuri jalan hingga ke Jalan Cadas Pangeran. Kini, jalan itu dinamakan Jalan Oto Iskandar Dinata.

Semula, ia mengaku sempat takut dan cemas. Terlebih lagi saat mengetahui bahwa granat yang dibawanya ternyata tidak berfungsi.

“Kami coba nyalakan granat. Kalau dulu (pemantiknya) seperti korek api, bukan kunci yang seperti sekarang. Kami nyalakan terus kami lempar, tapi sama sekali tidak terjadi apa-apa. Karena yang ada hanya itu, ya kami terus saja,” katanya.

Ia dan timnya terus berjalan sampai Jalan Dalem Kaum dan Kepatihan.

“Di sana saya ketemu dengan pejuang lain yang berteriak ‘bakar… bakar…!” seru Idi mengingat kembali peristiwa itu.

Pria yang lahir 7 Maret 1928 itu lantas  melemparkan bom Molotov ke wilayah pertokoan di sana. Meskipun ia sempat ragu karena itu milik warga Bandung, tapi ia tetap melemparkan bom itu sesuai dengan perintah..

Setelah membakar di beberapa titik, ia lalu bergabung dengan pasukan yang lain di Tegalega. Di sana, ia berpisah dengan pasukannya untuk membantu para pengungsi di berbagai pos.

“Saya bantu di bagian kesehatan juga, bantu yang dirawat itu, ngangkut-angkut,” ujarnya.

Tak hanya di peristiwa Bandung Lautan Api, Idi juga ditugaskan dalam misi-misi lainnya, seperti pemberantasan PKI, dan DI/TII. Ia sempat dibawa ke Blora untuk ikut berjuang bersama pasukan di Jawa Timur.

“Saat kami mendapat panggilan untuk kembali ke satuan masing-masing, kami pulang ke Bandung dengan berjalan kaki. Hanya dibekali beras satu liter dan garam satu gandu,” tutur Idi.

Perjalanan yang ditempuhnya kala itu berlangsung selama 41 hari.

“Saya nggak ketemu keluarga saya selama lima tahun. Setelah saya bertugas, saya menengok orang tua yang harus pindah ke daerah Rancaekek,” katanya.

Mengenang peristiwa-peristiwa tersebut, ia mengaku cukup bahagia karena kini Kota Bandung telah tumbuh menjadi kota yang maju. Namun selaku pejuang kemerdekaan, ia selalu merasa sangat sedih ketika hari ini banyak kabar tentang para pejabat yang korupsi.

“Kami sudah susah-susah berjuang, sampai titik darah penghabisan. Banyak yang mati, yang berdarah-darah. Tapi sekarang itu korupsi. Sedih,” ucapnya.

Namun di balik itu, ia masih menaruh harapan pada generasi penerus untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Idi berpesan kepada generasi muda untuk terus menjaga Pancasila.

“Jaga Pancasila. Karena kita seperti sekarang itu karena Pancasila. Dan lagi Undang Undang Dasar 1945. Itu, saya titip Pancasila,” tegasnya berulang-ulang.

Kini, Idi yang berusia 91 tahun tinggal bersama istrinya di rumah sederhana di Gang Margalaksana No. 30/25 Kelurahan Tamansari, Kec. Bandung Wetan Kota Bandung. Sementara itu, ketujuh anaknya telah berkeluarga dan tinggal terpisah dengannya.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG

YAYAN A. BRILLYANA

Mengenal Lebih Dekat Sosok Muhamad Solihin

swarabandung.netPendopo – Sebelumnya, mungkin banyak yang tak mengenal sosok Penjabat Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin. Namun sejak ia berkantor di Balai Kota Bandung, banyak orang mencari tahu tentang pengganti sementara, M. Ridwan Kamil itu..

Pria yang akan genap berusia 55 tahun pada April mendatang itu dikenal sebagai sosok yang sederhana dan religius. Ia dinilai ramah saat menyapa para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Ia pun tak segan menyapa petugas rumah tangga di Pendopo Kota Bandung yang selalu siap menyediakan segala kebutuhannya.

Muhamad Solihin yang menyelesaikan pendidikannya di Universitas Padjadjaran dari mulai tingkat sarjana hingga doktoral itu pun diamanahi tiga jabatan sekaligus. Selain sebagai Penjabat Wali Kota Bandung, secara definitif ia juga menjadi Inspektur dan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Namun prioritas utama saya adalah menjadi Penjabat Wali Kota Bandung. Sebab saya mendapat amanah langsung dari Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri, tentu atas rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Namun ketiganya tetap harus mendapat perhatian penuh,” ungkap Solihin dalam Bandung Menjawab di Pendopo Kota Bandung, Selasa (27/2/2018).

Untuk memenuhi seluruh kewajibannya itu, ia mengatur jadwal sebaik mungkin dengan petugas protokol, ajudan, dan sekretaris pribadinya. Dalam sehari, setidaknya lima agenda di Pemkot Bandung ia jalankan.

“Saya sudah atur sedemikian rupa dengan Sekpri, ajudan dan juga dengan pejabat di Asisten Administrasi juga di Inspektorat. Pokoknya semua harus dibagi habis. Ini jadi tantangan tugas. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini bisa tertangani dengan baik. Semua harus dapat perhatian penuh walaupun yang utama tetap menjadi penjabat sementara,” terangnya.

Muhamad Solihin Lebih Memilih Rumah Pribadi

Kendati telah menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Bandung, Solihin mengaku tidak akan tinggal di Pendopo. Alasannya karena ia dan keluarganya, terutama kedua anaknya, lebih nyaman untuk tinggal di rumah pribadi.

“Saya ini sangat bergantung pada istri dan anak saya. Mereka lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Lagi pula, Pendopo ini terlalu besar buat saya,” ujarnya seraya tersenyum.

Meskipun begitu, ia tetap akan menggunakan Pendopo untuk kegiatan-kegiatan tertentu, seperti rapat atau menerima tamu. Sementara dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, ia memilih bekerja dari Balai Kota.

Soal kendaraan dinas pun ia tak banyak pilih. Ia mengatakan telah meminta ijin Gubernur Jawa Barat untuk tetap menggunakan kendaraan dari Pemprov Jabar. Meskipun ia berhak menggunakan kendaraan dinas Wali Kota Bandung.

“Biar lebih efisien lah, nggak perlu hambur. Kalau sudah ada kendaraan yang ini, untuk apa pakai yang lain juga. Karena setiap rupiah yang kita gunakan harus kita pertanggungjawabkan ke masyarakat,” katanya.

Solihin sangat berharap, bisa menjalankan tugasnya dengan optimal dan memberikan hadiah terbaik bagi kota kelahirannya ini. Sebagai pengganti wali kota sementara, ia menghadapi tantangan yang cukup besar mengingat keberhasilan para pimpinan sebelumnya dalam membangun kota.

“Meneruskan seseorang yang berprestasi memang tidak mudah karena orang pasti melihat sosok sebelumnya. Tantangannya saya adalah harus melaksanakan yang biasa dilaksanakan oleh Pak Ridwan Kamil, Pak Oded, dan Pak Yosi yang berkesan baik di masyarakat. Yang saya tambahkan adalah membuat kesadaran masyarakat kota lebih tinggi untuk memelihara berbagai fasilitas yang dibangun oleh Pemkot Bandung. Karena apapun yang dibangun adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.