Bandung

Berita informatif terkini seputar kota Bandung dengan mengangkat topik mengenai kota Bandung. Yuk segera baca berita terbaru di swara bandung!

DISPANGTAN JAMIN MELON DI KOTA BANDUNG AMAN DIKONSUMSI

mengenal lebih dekat sosok muhamad solihin

Swara Badung.Net. Wastukencana – Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung menyatakan melon yang beredar di Kota Bandung aman dari Listeria monocytogenes yang terkandung pada rockmelon (cantalupe) atau melon kuning dari Australia. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dispangtan Kota Bandung, Elly Wasliah dalam rapat pimpinan di Balai Kota Bandung, Senin (12/3/2018).

Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian telah menutup keran impor rockmelon dari Australia melalui keputusan menteri pertanian nomor 207/Kpts/KR.040/3/2018. Namun di luar itu, Elly memastikan, buah melon yang beredar di Kota Bandung merupakan produk lokal.

“Kita telah telusuri rantai distribusi buah-buahan yang beredar di Kota Bandung. Kalau di Kota Bandung seluruh melon yang beredar di pasar adalah produk lokal, tidak ada yang impor. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir terkena bakteri itu,” ujar Elly.

Penelusuran tersebut dilakukan untuk merespon kabar adanya bakteri Listeria monocytogenes di dalam melon kuning yang berasal dari Australia. Di negara asalnya, bakteri tersebut telah memakan empat korban jiwa.

Dispangtan Kota Bandung, lanjut Elly, langsung memantau ke lapangan untuk mengantisipasi wabah tersebut agar tidak menjangkit warga kotanya. Pihaknya pun yakin, melon yang beredar aman dari bakteri itu.

Elly menjelaskan, buah-buahan memang menjadi satu dari tujuh bahan pangan yang menjadi komoditas utama. Enam komoditas lainnya adalah beras, daging, ikan, sayur, telur, dan susu. Itulah alasan pihaknya sangat responsif terhadap isu tersebut.

Sementara itu, , Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin menangkap kabar itu sebagai momentum untuk mengampanyekan konsumsi buah-buahan lokal. Ia meminta Elly untuk segera menginformasikan kepada warga bahwa melon di Kota Bandung aman dikonsumsi.

“Jangan sampai isu ini mematikan petani melon. Justru harus kita bantu informasikan dan mengajak agar warga mengonsumsi pangan lokal,” ujar Solihin.

Menurutnya, warga juga perlu diedukasi tentang pentingnya mengonsumsi buah-buahan lokal. Selain menyehatkan, juga membantu meningkatkan ekonomi para petani.

“Kalau kita makan produk lokal kan secara tidak langsung kita turut menggaji para petani itu. Kalau konsumsi buah impor keuntungannya mengalir ke luar negeri, ke kitanya hanya segelintir saja,” tutur Solihin. (A1).

Polsek Bacip Polrestabes Bandung Gelar Apel Anti Hoax

Babakan Ciparay, Swarabandung.net – Sebagai tindak lanjut dari kampanye anti hoax atau berita bohong, yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di tingkat Polrestabes dan dipimpin Kapolrestabes Kombes Hendro Pandowo, yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam menolak dan menanggulangi segala bentuk hoax.

Polsek Babakan Ciparay yang beralamat di  Soekarno Hatta Gg.Polisi Kelurahan Babakan, Kec.Babakan Ciparay menggelar Apel Deklarasi anti hoak yang bertempat di Lapang SKB Jalan Makam Caringin Kota Bandung, Senin (12/3) kemarin. Apel tersebut dipimpin langsung Kapolsek Bacip Kompol Sukaryanto, SE,.MM.
Hadir di acara ini para muspika diantaranya Camat Bacip Drs.Momon Sutisna, para lurah, LPM, Babinsa, Ormas, OKP, Karang Taruna, Linmas, Komunitas Motor NMAX, Forum RW se-Kecamatan Bacip dan para undangan. Jumlah peserta apel menurut Sukaryanto berjumlah kurang lebih 300 orang.
Dalam sambutannya Kapolsek menyebutkan apel anti hoax ini bertujuan menjaga kondusifitas di Kota Bandung. “Deklarasi masyarakat anti hoax ini sesuai amanat Undang-Undang ITE Nomor 11 2008 yang mengatur tentang informasi, elektronik dan teknologi.
Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan azas kepentingan umum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi. Tujuannya memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Saya selaku Kapolsek Babakan Ciparay menghimbau kepada anda sekalian, mari menjadi masyarakat Kota Bandung yang cerdas tidak mudah terprovokasi oleh informasi dan berita yang belum jelas sumbernya. Karena hoax sangat berbahaya yaitu bisa memacu pertikaian di tengah-tengah masyarakat dan memecah belah antar anak bangsa”, tandasnya.(*)
Reporter : Yusman Andrian

Kapolsek Panyileukan Gelar Deklasikan Anti Hoax

 

 

Kapolsek Panyileukan Kompol H. Sudewo Dharmawan. SH dan dihadiri Camat Panyileukan Drs. H. Hamdani, Danramil Ujung Beurung Mayor Usep Setiawan.

Swara Bandung.Net. – Polsek Panyileukan bekerjasama dengan unsur muspika serta di  dukung oleh seluruh elemen masyarakat diantaranyaLPM.Karang taruna, FKPPI, Linmas/Jaga Lembur, ORMAS, Komunitas Ojeg, Serta Tomas dan Toga menggelar Apel DEKLARASI MASYARAKAT ANTI HOAX.

Lengandengan materi Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Bandung, di halaman Mapolsek Panyileukan kota Bandung  senin (12/3/2018).

Apel Deklarasi Masyarakat Anti Hoax, yang diikuti oleh kurang lebih 200 orang di pimpin langsung oleh Kapolsek Panyileukan Kompol H. Sudewo Dharmawan. SH dan dihadiri Camat Panyileukan Drs. H. Hamdani, Danramil Ujung Beurung Mayor Usep Setiawan
Sekcam Panyileukan, Waka Polsek Panyileukan, Serta Para Lurah Sekecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru.

Kompol Sudewo mengatakan,” Kegiatan ini juga digelar untuk mewujudkan sinergitas kemitraan yang baik antara Polri dengan masyarakat dalam menangkal isu hoax, guna menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Panyileukan.

“Teknologi memang tak bisa dibendung. Ada dua sisi dari kemajuan tersebut. Namun, yang penting gunakan hati nurani dalam menggunakan medsos,” kata kapolsek. Berharap, berita hoax perlu dilakukan deteksi dini, sehingga para Bhabinkamtibmas harus mampu menjelaskan ke masyarakat mana berita hoax atau berita yang benar.

Agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita yang belum tentu kebenarannya.

Sementara itu Camat Panyileukan Hamdani menjelaskan bahwa hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutup informasi sebenarnya.

Dengan kata lain, kata Hamdani  hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

“Tentu tujuan hoax ini agar membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan kebingungan. Sehingga dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan dan bahkan salah langkah,”paparnya.

Untuk mengatasi berita hoax, lanjut dia, perlu dilakukan deteksi dini, dengan selalu cek alamat URL, cek situs, cek dengan media lainnya, gunakan fact chek, siapa penulis dan narasumbernya dan bagaimana penulisannya.

“Adapun isu hoax yang paling banyak adalah permasalah sosial politik, SARA, dan kesehatan maupun lainnya,”pungkasnya

kegiatan ini merupakan sebagai wujud konkret Polri untuk mengatasi problem sosial masyarakat terkait berita hoax.(Dik2).

Jawa Barat Terbesar Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2017

Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto

SWB, BANDUNG – Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar Rapat Koordinasi Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubdsidi tahun 2018 dan 2019 di Provinsi Jawa Barat. Rapat Koordinasi ini bertujuan agar Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan dapat mensosialisasikan kebijakan pembiayaan perumahan 2015-2019 dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah, kemudian juga mensinergikan kebijakan pembiayaan perumahan dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, perbankan dan  mendapatkan data primer rencana pembangunan rumah subsidi tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai data dan informasi dalam strategi percepatan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa membuka secara resmi Rakor Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tahun 2018 dan 2019. Rakor ini juga dihadiri oleh Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat (DPD APERSI JABAR), REI, Property Indonesia, Bank BTN, BNI, BRI Syariah, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se Jawa Barat dan Pengembang Perumahan lainnya bertempat di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Senin (12/3/2018).

Sekda Iwa mengatakan, dari target Program Satu Juta Rumah melalui Bantuan Pembiayaan Rumah yang digagas oleh Pemerintah Pusat, sebanyak 765.125 unit yang telah diselesaikan pada skala nasional.

DPD APERSI Jawa Barat menghadiri Rakor Pemetaan Rumah Subsidi Tahun 2018 – 2019, bertempat di Hotel Arya Duta, (12/03/2018)

“Berdasarkan informasi terakhir bahwa target Satu Juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu sampai dengan Desember 2017 dari satu juta itu baru mencapai 765.125 unit di tingkat nasionalnya, capaian ini di dominasi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kita kenal MBR itu 70 persen,” kata Iwa.

Sedangkan untuk, non MBR itu sekitar 30 persen. Dalam capaian tersebut sekitar 20 persen rumah dibangun oleh Pemerintah Pusat ataupun daerah yang berupa rusunawa, rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan bantuan stimulan sarana dan prasarana utilitas atau PSU.

“Dan 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan bersubsidi yang mendapatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subisidi selisih bunga dan subsidi bantuan,” katanya.

Selanjutnya, untuk realisasi pembiayaan Satu Juta Rumah di Provinsi Jawa Barat, baru sebanyak 59.628 unit yang sudah terealisasi dengan program FLPP sebesar 3.381 unit, dan program SSB 16.706 unit.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Eko D. Heripoerwanto, mengatakan pemerintah menargetkan pembiayaan perumahan dalam lima tahun 2015-2019 menembus 1,35 juta unit. Dari jumlah itu, target KPR sejahtera 869.500 unit. “Untuk KPR sejahtera, sampai 2018 baru 54,14 persen atau 483.377 unit. Kami berharap dalam dua tahun terakhir ini akan tercapai,” ujarnya.

Provinsi Jawa Barat sebagai salahsatu lokasi dari 10 provinsi dengan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terbesar tahun 2017. Realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 59.628 unit, dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 3.381 unit dan program SSB 16.706 unit,” ungkap Eko.

Ketua DPD APERSI Jawa Barat, Rd. Gunawan Sumadikara mengatakan pengembang perumahan yang tergabung di DPD APERSI Jawa Barat sebanyak 692, anggota yang aktif dan terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 359 pengembang dan jumlahnya akan terus bertambah. Dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, DPD APERSI Jawa Barat di Tahun 2018 ini menarget pembangunan rumah MBR sebanyak 38.000 unit,” ungkap Gunawan.  ***

QUA VADIS MUSREMBANG

QUA VADIS MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN ( MUSRENBANG)

Oleh : Merdi Hajiji

Swara Bandung.Net . Jl. Sukabumi – Guna menyerap masukan dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan, setiap pemerintah daerah saat ini sedang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 yang di mulai dari pra musrenbang, musrenbang tingkat kelurahan/desa, Kecamatan, Kota/ Kabupaten, Propinsi dan sampai ke tingkat nasional.

Musrenbang merupakan bagian dari proses penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih lanjut melalui PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang di Kota Bandung sebagai wujud dari semangat pembangunan yang bersifat bottom up akan menghasilkan rancangan atau pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depannya. RKPD ini nantinya akan dibahas lagi sebagai bahan penyusunan KUA (kebijakan umum anggaran), PPAS hingga rencana kerja anggaran dan sampai ke penyusunan APBD  2019.

Banyak harapan yang muncul agar Musrenbang tahun ini benar-benar bisa menyerap kebutuhan masyarakat, sebab Musrenbang ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal untuk penyusunan APBD Kota Bandung 2019. Apalagi Musrenbang tersebut sudah dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan hingga Musrenbang Kota Bandung 2018. Artinya, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari tingkat lingkungan dan kelurahan sudah masuk ke sana. Masalahnya sekarang adalah apakah semua aspirasi masyarakat yang dibawa ke forum Musrenbang itu bisa diwujudkan hingga tertuang di APBD Bandung 2019? Jika melihat pelaksanaannya yang terkesan hanya memenuhi tuntutan undang-undang, lantas mau dibawa ke mana (quo vadis) nanti hasil Musrenbang tersebut?   E-Musrenbang vs Perencanaan Partisipatif Lingkup utama dari proses dan kegiatan perencaaan adalah public domain dimana persoalan-persoalan yang dihadapi bersifat multi sektor dan melibatkan berbagai stakeholder (multi aktor) terkait dengan objek perencanaan yang dihadapi. Dalam lingkup publik ini, berbagai kebutuhan dan kepentingan saling berbenturan, sehingga terkadang sulit untuk menetapkan alternatif dalam merumuskan solusi atau sulit mengambil keputusan. Berkaitan dengan public domain ini, beberapa fakta menunjukkan terjadinya kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam menyediakan barang serta pelayanan publik. Kegagalan pasar ini disebabkan oleh adanya eksternalitas dan asimetri informasi dalam pasar sempurna, dengan kata lain terjadi monopoli dan adanya kegagalan pemerintah dalam mengatasi dan mengintervensi kegagalan pasar tersebut. Kegagalan pemerintah merupakan kegagalan intrinsik dari proses demokrasi perwakilan, birokrasi dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, muncul anggapan atau pandangan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalah salah satu cara untuk menutupi kegagalan pemerintah. Musrenbang yang saat ini sedang berjalan juga menggagas usulan program prioritas tahun 2019 dan menariknya lagi musrenbang tahun 2018 ini merupakan musrenbang terakhir dimasa berakhirnya kepala daerah. Fokus usulan musrenbang tahun ini akan menghasilkan usulan dan gagasan rencana pembangunan yang nantinya harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Ini menarik, sebab jauh-jauh hari Pemkot Bandung sudah mencanangkan fokus pembangunan ke depan. Hanya saja muncul kekwatiran apakah prioritas itu nantinya bisa diwujudkan atau tidak. Ini tidak terlepas dari pelaksanaan Musrenbang yang justru terkesan hanya memenuhi tuntutan undang-undang saja. Kemudian dari sisi filosofi pembangunan, seharusnya apa yang tertuang di dokumen Musrenbang Kota Bandung adalah hal-hal yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat. Musrenbang sejatinya adalah forum yang sangat

berwibawa dan legitimet dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat. Karena di sana berkumpul stake holders, maka hasilnya seharusnya adalah kebutuhan. Tapi banyak kasus yang terjadi, Musrenbang justru hanya mencatat dan mendata keinginan-keinginan masyarakat di lingkungannya. Jadi, pendekatan keinginan justru lebih menonjol dibanding pendekatan kebutuhan, sehingga kerap terjadi yang muncul itu adalah shopping list (daftar belanja). Masyarakat sebenarnya membutuhkan bantuan modal usaha rumah tangga, tapi karena Musrenbang-nya tidak efektif maka yang muncul adalah permintaan alat-alat olah raga atau alat-alat nasyid. Masyarakat misalnya butuh bantuan fasilitas untuk tanaman obat keluarga karena dia bisa memanfaatkan halaman belakang rumahnya, tapi yang diterima malah alat tulis kantor bagi RT/RW. Itu semua terjadi karena faktor keinginan tadi, bukan karena kebutuhan. Ya, analagoginya, kita semua pasti ingin memiliki tiga atau empat mobil padahal kebutuhan kita hanya satu mobil. Begitu jugalah pembangunan yang terjadi hari ini. Pendekatan keinginan lebih mendominasi daripada faktor kebutuhan. Di sini jugalah Musrenbang itu sering salah kaprah. Kegagalan Musrenbang dan kegagalan pembangunan pada umumnya salah satunya dikarenakan kegagalan menyerap apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Makanya program prioritas yang di atas tadi harus muncul karena memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, bukan karena keinginan tapi harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Musrenbang vs Reses Hasil Musrenbang yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan APBD 2019 tentu saja tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pihak legislatif. Sebab lembaga itulah nanti yang akan mengesahkan APBD tersebut. Dalam konteks ini tarik-menarik kepentingan sering terjadi. Musrenbang adalah domainnya pemerintah, tapi dewan juga ternyata memiliki media dan saluran dalam upaya melakukan, menyerap, menghimpun,

menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namanya reses. Lewat reseslah para anggota dewan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat atau konstituennya. Karena kewenangan pengesahan APBD ada pada dewan tentu saja mereka punya kepentingan untuk memasukkan hasil resesnya ke rencana anggaran kerja tersebut. Para anggota dewan pasti tidak mau dicap tidak menyahuti aspirasi masyarakat, maka dengan hasil resespun harus diakomodir dan dimasukan kedalam APBD. Alhasil Pemerintah Kota Bandung harus memiliki mekanisme agar usulan dari musrenbang tidak duplikasi dengan hasil rerses anggota DPRD, disamping itu Pemerintah Kota Bandung pun harus memiliki formulasi dimana capaian realisasi hasil reses setiap anggota DPRD, sehingga setiap anggota DPRD bisa mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi realisasi hasil reses kepada konsituennya.   Ke depan Pemkot seharusnya memiliki atau menguatkan sistem sehingga usulan-usulan hasil Musrenbang dan hasil reses yang menjadi bahan RKPD, KUA, PPAS, hingga ke rencana kerja anggaran bisa terus bertahan hingga ke APBD. Political will dari pemerintah Kota Bandung juga dituntut untuk lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat dibanding kepentingan atau keinginan sekelompok orang. Sebab, dengan cara seperti inilah, pertanyaan mau dibawa ke mana (quo vadis) hasil Musrenbang itu bisa terjawab. Kalau tidak, Musrenbang hanya akan jadi rutinitas pemenuhan tuntutan undang-undang saja. Semangat perencanaan yang bottom up dengan pelibatan partisipasi masyarakat itu pun bisa jadi akan sia-sia. ***** SP : Penulis adalah Ketua LPM Kota Bandung/ Pelaku Musrenbang

PENJABAT WALI KOTA: MUSRENBANG KOTA BANDUNG 2018 SANGAT STRATEGIS

Swara Bandung.Net. Grand Pasundan – Jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah maka efektivitasnya hanya 15% saja. Oleh karena itu, partisipasi dan kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Hal itu diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung di Grand Pasundan Hotel, Jumat (9/3/2018).

“Kita tidak bisa mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) saja. APBD Kota Bandung itu terlalu kecil untuk melaksanakan seluruh pembangunan di Kota Bandung, maka kita perlu melibatkan seluruh pihak untuk terlibat dalam pembangunan,” jelas Solihin.

Oleh karenanya, Solihin sangat berharap Musrenbang kali ini bisa betul-betul mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat sekaligus melibatkan mereka dalam pembangunan. Terlebih lagi, Musrenbang ini sangat strategis bagi pembangunan.

“Musrenbang tahun ini menurut saya sangat strategis karena akan memberikan jalan bagi wali kota terpilih untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dirancang oleh masyarakat,” jelasnya.

Meidi Moch.Sidik sedang membacakan berita acara musrembang tingkat kota Bandung. Di Hotel Grand Pasundan.

_______________________________________

Oleh sebab itu, para calon Wali Kota Bandung hendaknya memperhatikan hasil Musrenbang ini sebagai bentuk aspirasi dari warga. Solihin berharap wali kota terpilih bisa mewujudkan harapan-harapan tersebut.

Musrenbang Kota Bandung tahun 2018 mengangkat tema “Menuju Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi, Daya Beli, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.” Pada Musrenbang ini, sebanyak 5.091 usulan telah dimasukkan dari forum RW, kelurahan, dan kecamatan.

Dari jumlah tersebut, ada 152 usulan yang ditolak karena berbagai hal, serta ada 4.939 usulan yang masih diverifikasi oleh petugas hingga RKPD disahkan pada bulan Mei mendatang.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Usulan yang ditujukan kepada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diajukan senilai Rp 1,18 triliun.

Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Evi S. Shaleha menuturkan, Musrenbang ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Rembug Warga pada 12-23 Januari 2018, Musrenbang Kelurahan pada 12-21 Februari 2018, Musrenbang Kecamatan pada 24-28 Februari 2018, hingga Forum Gabungan yang digelar pada 1 Maret 2018 lalu.

“Pada Musrenbang ini tiap RW bisa menginput usulan berdasarkan kamus usulan yang kemudian diverifikasi secara berjenjang oleh perangkat daerah. Diharapkan proses perencanaan partisipatif akan semakin meningkat dengan kualitas usulan dan kepastian akomodasi dari sistem e-musrenbang yang telah diberlakukan,” jelas Evi.

Ia menyatakan, pada 2019 akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, terlebih lagi karena akan dipimpin oleh pemimpin baru. Namun ia tidak khawatir selama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat saling membantu dalam membangun kota.

“2019 adalah tahun yang akan penuh dinamika, perubahan kebijakan nasional yang harus kita respon dengan perubahan yang cukup substansial akan memberi tambahan pekerjaan rumah yang tidakk mudah. Namun Pemerintah Kota Bandung merasa berbesar hati karena memperoleh dukungan dari seluruh pihak dengan semangat kolaboratif untuk keberhasilan pembangunan di Kota Bandung,” ujar Evi.(A1/ Meidi ).

KECAMATAN ANTAPANI: JUARA KARENA PELAYANAN BERORIENTASI WARGA

Swara Bandung.Net. – Antapani .Salah satu tugas pemerintah adalah melayani warga.. Hal itu juga yang dipegang teguh oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung. Bahkan, Pelayanan di kecamatan yang berpenduduk 74.934 (data 2017) itu kini serba jemput bola.

Salah satu pelayanan yang patut diapresiasi adalah layanan perekaman data kependudukan. Sekretaris Kecamatan Antapani Kurnaedi menyatakan bahwa seluruh warga Antapani telah terekam e-KTP. Hanya saja, karena keping KTP datang secara bertahap dari pemerintah pusat, belum semua warga mendapatkan keping KTP.

“Sekarang ini tinggal 6.490 keping yang belum terbagikan. Karena kita juga dapat dari pusatnya terbatas, dan bertahap,” ungkap Kurnaedi pada Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (8/3/2018).

Kurnaedi mengungkapkan saat keping KTP datang, petugas langsung mencetakkannya untuk untuk dibagikan kepada warga. Dalam 2-3 jam, 500 keping KTP sudah bisa tercetak.

“Untuk pembagiannya juga bukan warga yang datang ke kita, tapi langsung kita antarkan melalui RW. Jadi warga nggak perlu datang ke kantor kecamatan, cukup tunggu di rumah,” tegas Kurnaedi.

Diakuinya, masih banyak warga yang baru mendapatkan surat keterangan perekaman e-KTP. Oleh karena itu, Kurnaedi sangat berharap keping KTP bisa segera didistribusikan dari pemerintah pusat agar warganya bisa segera mendapatkan e-KTP.

“Tapi untuk persiapan Pilkada, insya Allah seluruh warga yang memiliki hak pilih sudah siap. Perekaman bagi yang baru 17 tahun juga terus dilakukan. Aman lah,” tuturnya.

Selain soal KTP, kinerja Kecamatan Antapani dalam penyerapan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) juga cukup memuaskan. Pada tahun 2017, sekitar 98,85 persen dana PIPPK terserap dengan baik. Sebanyak 75 persen dananya dialokasikan pada kegiatan infrastruktur RW.

“Itu juga jadi salah satu capaian kami. Maka pada penilaian kinerja kecamatan tahun lalu, Antapani masuk 10 besar terbaik,” ungkap Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Antapani Wahyu Achmad Affandi.

Selain infrastruktur, dana PIPPK juga disalurkan untuk pengembangan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan, pembinaan kader, dan kegiatan lainnya.

“Kalau di Karang Taruna, PKK, dan LPM lebih menyangkut pelatihan-pelatihan kader dan pelatihan kerja masyarakat di berbagai bidang, ada pelatihan menjahit komputer, dan public speaking,” kata Wahyu (A1).

Dance Signal /ICEPERIENCE .ID – I.C.E 2018 Gelar Kompetisi Club Party Series, DJ Battle dan Online

DJ Dixie (Kaos hitam paling kanan saat conpress ICEPERIENCE.ID)
Cilaki, Swarabandung.net – Untuk mencari DJ dan Produser berkualitas internasional, juga mencari The Coolest Clubbers di Area Jakarta dan Bandung yang secara exclusive akan diberangkatkan untuk hadir, terlibat dan turut merasakan event yang menjadi tolak ukur industri EDM di dunia yaitu Amsterdam Dance Event (ADE) 2018.
Mengulang kesuksesan program internasional Clubbing Experience (I.C.E) 2017 yang merupakan bagian dari Project ICEPERIENCE.ID yang diinsiasikan oleh Dance Signal akan kembali digelar untuk warna tersendiri di industri Elektrinik Dance Music (EDM) di Indonesia.
Gelaran ini diluncurkan oleh Dance Signal yang dipelopori Akhda dan Dixie (1945) di Foureplay  Jalan Cilaki No. 65 Bandung, Rabu (7/3) hari ini. Menurut Akhda di Tahun kedua ini  ICEPERIENCE.ID – I.C.E 2018 kembali diadakan dengan konsep baru dengan mengusung visi yang sama, untuk mendukung penuh perkembangan industri Elektronik Dance Music (EDM).
Di Indonesia melalui sebuah movement positif di kalangan millenials penikmat dan pelaku industri EDM dengan improvement dari segi “Bonding – identity – engagement” dalam berbagai program interactive sepanjang 2018. Untuk mendukung hal tersebut, ICEPERIENCE .ID – I.C.E 2018 hadir dengan beberapa rangkaian kegiatan.
Diantaranya Club Party Series pada 24 Maret dan 7 April 2018 di Sobber Bandung dengan MOX 21 April dan MOX 12 Mei 2018. Kemudian Workshop / Seminar untuk sharing serta pelatihan mengenai pengetahuan dasar dan keahlian yang diperlukan untuk menjadi seorang DJ, Produser, Media digital dan lainnya.
Selanjutnya DJ Battle untuk melahirkan 2 orang DJ berkualitas internasional yang akan diuji skill permainannya yang akan dilaksanakan di Bandung. Kemudian akan dilaksanakan juga Remix Contest dan Top 100 DJ Indonesia (TOPDJ.ID). Semua event ini diharapkan menjadi sebuah ajang kompetisi bagi para penggiat industri EDM untuk berani mengupgrade dan menchallenge diri mereka untuk menjadi lebih baik. (Yusman)

KIM Membantu Ciptakan Iklim Kondusif Kota Bandung

KIM Membantu Ciptakan Iklim Kondusif Kota Bandung

Humas.Bandung.go.id
KABAG Humas Kota Bandung, Yayan A. Brilyana menjadi nara sumber pada kegiatan “Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Bandung”, Selasa (6/3/2018), di Atlantic City Hotel, Jln. Pasirkaliki, Kota Bandung.*
Swara Bandung.Net.Pasirkaliki –  Kepala Bagian Humas Kota Bandung, Yayan A. Brilyana menjadi nara sumber pada kegiatan “Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Kota Bandung”, Selasa (6/3/2018), di Atlantic City Hotel, Jln. Pasirkaliki, Kota Bandung. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan diikuti oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Kota Bandung.Yayan dalam pemaparannya mengungkapkan tentang peran Bagian Humas dalam membangun citra Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kota Bandung. “Tahun 2017, ada 10.383 berita tentang Kota Bandung di media online dan 4.354 di media cetak,” katanya.Dari seluruh berita tersebut, lanjutnya, 14% merupakan berita negatif dan sisanya berita positif. “Walaupun sedikit, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap citra Kota Bandung,” katanya.

Untuk mengimbangi berita negatif, Bagian Humas Kota Bandung membuat berita-berita positif tentang Kota Bandung. Berita-berita tersebut disebarkan lewat siaran pers.

“Kalau di media tidak naik, kita naikkan di media sosial. Kalau di media sosial tidak turun, kita naikkan di grup-grup WA (whatsapp),” katanya.

Yayan berharap, keberadaan KIM dapat membantu mengimbangi berita-berita negatif yang masih ada. “Keberadaan KIM bisa mengangkat berita-berita positif yang ada di kewilayahan bisa diangkat,” katanya.

Menurut Yayan, banyak yang bagus untuk diinformasikan yang ada di kewilayahan. “Berita-berita positif dapat menciptakan iklim kondusif dan iklim kondusif akan berefek domino. Investasi masuk dan pembangunan berjalan,” tuturnya.

Diahir acara penguatan kelembagaan kelompok informasi masyarakat dengan membentuk team formatur untuk menghantarkan pemilihan ketua forum kordinasi KIM kota Bandung  Yus Hartiman yang masa baktinya sudah habis, yang di adakan nanti setelah selesai pilkada.

Terpilih segabai ketua team formatur melalui voting wahyudin dari kim kelurahan jatihandap dengan jumlah anggota 7 orang. (Sumber Humas Setda Kota Bandung/A1).

BANDUNG KOTA PERTAMA PENYELENGGARA “INTERNASIONAL ZERO WASTE CITY CONFERENCE”

Swara Bandung.Net  Gatotsubroto – Untuk mengurangi sampah, perlu adanya kesadaran dari masyarakat. Tak hanya itu, sampah juga bisa dikelola untuk mewujudkan kota zero sampah.

Hal tersebut dikemukakan oleh Penjabat Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin saat membuka Internasional Zero Waste  City Conference (IZWCC) di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung , Senin (5/3/2018).

“Agar Kota Bandung menjadi zero sampah, mindset masyarakat harus diubah mulai dari sekarang. Di rumah, kita juga harus memilah dan memilih sampah, sehingga lingkungan bersih dan masyarakat sehat,” ujar Solihin.

Diungkapkan Solihin, pengelolaan sampah itu meliputi kegiatan sistematis, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelola sampah harus menyeluruh dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah.

“Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan sampah itu dari kumpul, angkut dan buang itu menjadi pengurangan sampah di sumber (Reduce at Source) dan daur ulang sumber daya,” kata Solihin.

Menurutnya, pendekatan yang tepat untuk menggantikan pendekatan End Of Pipe System (mengelola limbah yang terbentuk) yaitu dengan mengimplementasikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

“Dengan itu kewajiban produsen dalam pengurangan sampah yaitu mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi sumber daya,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyambut baik penyelenggaraan edukasi zero waste tersebut.

“Ini dilakukan agar kita semua dapat informasi bagaimana menerapkan konsep kota berdaur yang kemudian berdampak pada nol sampah yang dihasilkan,” ujar Solihin.

Selaras dengan kegiatan kebersihan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah lama menerapkan program Bandung Resik. Implikasi dari perwujudan tersebut bukan hanya terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas sampah, juga diharapkan menjadi pendorong untuk bisa mempertahankan piala Adipura yang selama tiga tahun diraih kota Bandung.

“Dalam upaya tersebut, Pemkot Bandung memiliki program penganan Sampah berkelanjutan salah satunya Gerakan Pungut Sampah (GPS) yang dilaksanakan secara rutin oleh tim Gober (Gorong-gorong Bersih) di 30 Kecamatan,” tutur Solihin.

Untuk itu juga Solihin mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan terus membangun kesadaran bersama dalam mengatasi permasalah sampah. Termasuk menjadikan zero waste sebagi gaya hidup masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah IZWCC 2018, Ria Ismaria mengatakan, kegiatan ini diadakan dalam rangka melaksanakan tiga bulan bebas sampah dan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2018.

Ria mengatakan, perlu ada solusi yang serius bagi masalah sampah. Namun, pada saat yang sama, solusi itu harus menciptakan sumber daya bagi pembangunan kota. Maka, acara ini akan menghadirkan perspektif baru bagi para pengambil kebijakan kota dalam mengelola sampah yang terintegrasi melalui peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui penerapan Zero Waste dan model Circular Economy, konsep pembangunan kota ini dapat menjadi solusi menarik bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan di Indonesia,” ujar Ria.

Zero Waste atau Nol Sampah adalah filosofi yang mempromosikan pengelolaan daur hidup material sehingga semua produk dapat digunakan kembali. Menitikberatkan pemanfaatan dan penggunaan kembali sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam Circular Economy, model ekstraktif yang berkutat pada aktivitas ambil-buat-buang telah ditinggalkan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh AZWI yang bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pegelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta berkolaborasi dengan Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, dan Pemkab Bandung.

Pada Senin (5/3/2018), kegiatan dilaksanakan di Papandayan Hotel dengan agenda kegiatan pemaparan oleh Flore Berlibger sebagai Zero Waste France Director terkait “Adopting Zero Waste Towards a Circular Economy.. Dilanjutkan dengan Asian Cities In Action oleh Benedict Jasper Lagman, City Of Dan Fernando City Councilor (Philippines), K. Vasuki (Thiruvananthapuram city, India) dan Pratibha Sharma (GAIA India). Selain itu ada juga talkshow mengenai Corporate Initiatives oleh Salman Fauzi dan M. Satori.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG YAYAN A. BRILLYANA.